TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo mengatakan elektabilitas tokoh menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pemilihan calon wakil presiden. Tapi, ia menegaskan, yang lebih penting adalah perkiraan kinerja tokoh setelah pasangan ini menjadi pemenang dalam pemilihan umum presiden pada 9 Juli nanti.
Jokowi, nama panggilan Gubernur DKI Jakarta itu, menegaskan bahwa yang terpenting capres-cawapres harus bisa saling mengisi dan menutupi kelemahan masing-masing. Ia memastikan calon wakil presiden yang akan dipilih nantinya akan lebih sering berada di kantor ketimbang dirinya ketika memimpin. "Sebaiknya kombinasi yang saling mengisi. Kalau yang satu seneng di lapangan, yang satu jangan meninggalkan kantor,” katanya di Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 5 Mei 2014. (Baca: Elektabilitas Turun, Jokowi: Cawapresnya Harus Pas)
Ketika ditanya mengenai figur mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla atau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., Jokowi menjawab dengan canda. "Kalau dengan Jusuf Kalla, jadinya JJ. Kalau dengan Mahfud, jadinya JM," ujarnya. (Baca: Projo Desak Megawati Tak Pilih Cawapres Tua)
Jokowi dikenal sebagai kepala daerah yang suka menemui masyarakat atau sering disebut blusukan. Kebiasaan blusukan sudah dilakukan sejak menjabat Wali Kota Solo. Komunikasi dengan publik dilakukan untuk mencari masukan sekaligus mengawasi kinerja bawahannya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, justru menyatakan pemimpin jangan terlalu sering blusukan melainkan harus bekerja untuk rakyat. (Baca: Jokowi: Cawapres Saya Nyekar ke Blitar)
Ananda Theresia
Berita Terpopuler:
Ini Pengakuan Senior yang Membuat Renggo Meninggal
Heboh Briptu Eka Menikah, Atasan Heran
Briptu Eka Menikah, Netizen: #Aku Rapopo
Korban Sodomi Emon Bertambah Jadi 73 Anak
Briptu Eka Menikahi Polisi Anti-Narkotik
Berita terkait
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
15 menit lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
19 menit lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
5 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
5 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
6 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
6 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
13 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
14 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga
14 jam lalu
Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIstana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK
15 jam lalu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.
Baca Selengkapnya