TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Tenaga Kerja DPR RI dari Fraksi Keadilan Sejahtera yang juga Ketua Departemen Advokasi Buruh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Indra, mendukung unjuk rasa pekerja yang akan dilaksanakan 1 Mei besok. Alasan Indra, pemerintah selama ini gagal dan lalai memenuhi hak dasar buruh.

"Pemerintah sering berselingkuh dengan para pengusaha dan kapitalis, akhirnya kerap kali mengabaikan hak-hak buruh yang diatur di perundang-undangan," kata Indra melalui pesan pendek, Rabu, 30 April 2014.

Indra menuturkan tuntutan buruh Indonesia di May Day esok hari lebih pada peningkatan kesejahteraan, kerja layak, upah layak, penghapusan perbudakan modern yang berupa praktek outsourcing dan kerja kontrak yang menyimpang. Buruh juga meminta jaminan kebebasan berserikat dan menolak pemutusan hubungan kerja yang sepihak.

"Ini bukan tuntutan baru. Ini tuntutan lama yang sudah sangat sering mereka tuntut," ujar dia. Semua tuntutan buruh dia rasa memang merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi. Tuntutan itu sebenarnya sudah diatur di UUD 1945, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja, dan berbagai peraturan pelaksana.

Indra mengatakan aksi buruh tahun ini istimewa karena berada di tahun transisi. Dia mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kado kenang-kenangan akhir jabatan dengan memenuhi tuntutan buruh.

Untuk para calon presiden, Indra berharap meyakinkan buruh atau pekerja. "Kalau terpilih nanti akan memenuhi tuntutan kaum buruh dan menjamin terpenuhinya hak-hak buruh," ujar Indra.

SUNDARI