Sejumlah buruh wanita yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia menggelar aksi memperingati Hari Wanita Sedunia di depan Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (8/3). ANTARA FOTO/Zabur
TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan sebanyak 100 ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa menyambut Hari Buruh Sedunia (May Day) 1 Mei 2014 di Jakarta. Titik utama unjuk rasa adalah Istana Negara di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
"Pada pukul 10.00 WIB besok (1 Mei), buruh akan berkumpul di Bundaran HI, kemudian long march ke Istana Negara untuk orasi sepuluh tuntutan buruh Indonesia," kata Said Iqbal, Presiden KSPI, dalam siaran pers yang dilayangkan ke Tempo, Rabu, 31 April 2014.
Menurut dia, tuntutan itu di antaranya agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan upah minimum buruh sebanyak 30 persen pada tahun depan, memperjuangkan jaminan pensiun buruh, menghapus tenaga alih daya, menyediakan perumahan murah bagi buruh, mengangkat honorer menjadi pegawai tetap, dan beasiswa untuk anak buruh. "Diperkirakan 10 ribu guru honorer dan tenaga honorer dari seluruh Indonesia serta ratusan perwakilan mahasiswa akan turut hadir," katanya.
Selain Istana Negara, kata Said, buruh juga akan mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta dan Stadion Gelora Bung Karno. Ia meminta maaf kepada masyarakat lantaran aksi unjuk rasa ini bakal mengakibatkan kemacetan di seluruh jalan sentral Ibu Kota. "Kami meminta maaf dan mengimbau masyarakat menghindari titik konsentrasi unjuk rasa," ujar dia.
Sacara terpisah, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Dwi Prayitno mengatakan akan menurunkan 18 ribu personel dan bantuan 2000 TNI untuk mengamankan berlangsungnya unjuk rasa Hari Buruh. Polisi akan siaga mulai 1 dan 2 Mei 2014 di tempat-tempat berlangsungnya acara orasi dan rute long march. "Insya Allah tak akan ada satu pot bunga pun yang pecah," kata Dwi di kantornya.
Walikota Hendi Teruskan Aspirasi Buruh Lewat APEKSI
3 Mei 2021
Walikota Hendi Teruskan Aspirasi Buruh Lewat APEKSI
Walikota Semarang menyampaikan kekhawatiran para pekerja terkait UU Cipta Kerja. Antara lain sistem kerja kontrak, praktik outsourcing, dan waktu kerja yang eksploitatif
