Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kukuh menolak dorongan sejumlah pihak untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2014. Ia menyatakan keputusan tersebut sudah bulat didasarkan pembicaraan dengan istri dan anaknya.
"Andai kata saya bisa maju lagi untuk ketiga kali yang tidak dilarang konstitusi dan undang-undang, saya tetap tidak akan maju lagi," kata SBY dalam sebuah wawancara yang diunggah melalui akun resminya di media sosial Youtube.com, Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat, 25 April 2014.
SBY menyatakan dirinya dan istri, Kristiani Herrawati, kerap membaca adanya wacana mendorong maju menjadi cawapres. Akan tetapi, menurut dia, ada dua jenis dorongan yang muncul dari wacana tersebut.
Beberapa kalangan, menurut SBY, mendorong maju sebagai cawapres dengan tujuan mengolok, melukai hati, dan melecehkan. Mereka ingin menjatuhkan dengan melihat SBY sebagai wakil presiden.
Sedangkan kalangan lain lebih serius dan tulus karena menilai SBY cocok sebagai pendamping pemimpin negara berikutnya. Posisi SBY sebagai wapres justru menjadi hal positif karena bisa membantu dan memberi pengarahan perihal langkah atau kebijakan guna melanjutkan pengembangan bangsa. "Kekuasan itu bukan segalanya, membantu tidak harus jadi wakil," kata SBY.
Ia menilai kesempatan untuk memimpin bangsa selama sepuluh tahun sudah merupakan bentuk rasa syukurnya kepada Allah dan masyarakat. SBY juga tak mau lebih lama memimpin karena khawatir pada kemungkinan penyalahgunaan kuasa dan wewenang.
Menurut SBY, sejarah dunia memaparkan banyak pemimpin negara yang berakhir tak baik karena terlalu lama mengampu jabatan. Ada kecenderungan untuk otoriter dan tak punya pemikiran segar pada pemimpin negara yang sudah 20 tahun lebih berkuasa. "Demokrasi menjadi mati. Masyarakat juga bisa bosan kalau pemimpinnya tak ganti," kata SBY.
Penolakan pada jabatan cawapres juga berarti penolakan agar istri atau anaknya maju sebagai capres atau cawapres. Menurut SBY, ada kecenderungan orang yang sudah tak bisa lagi berkuasa untuk mengajukan istri atau anaknya meneruskan jabatannya. Hal ini bertentangan dengan sistem demokrasi Indonesia yang bukan kerajaan dan otoritarian. "Kecuali kalau istri dan anaknya memang dipandang luar biasa oleh masyarakat untuk menjabat."
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
