Pupuk Bersubsidi Langka di Cirebon  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Selasa, 22 April 2014 18:42 WIB

Pupuk. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Cirebon - Petani di Kabupaten Cirebon kesulitan mendapatkan pupuk NPK bersubsidi. Penyebabnya, pupuk tersebut hilang di pasaran. "Saya sudah berkeliling mencari pupuk NPK bersubsidi, tapi tidak ada satu kios pun yang menjual pupuk NPK bersubsidi, " kata Narita, petani asal Desa Girinata, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon, Selasa, 22 April 2014.

Menurut dia, sejumlah kios yang didatanginya kebanyakan menjual pupuk NPK nonsubsidi. Harganya pun cukup mahal, yakni Rp 9 ribu per kilogram. Namun karena tidak ada pilihan, dia terpaksa menggunakan pupuk NPK nonsubsidi. "Itu pun belinya utang dulu dan dibayar saat panen," kata Narita. Dengan sistem pembelian utang, "Harganya menjadi Rp 11 ribu per kilogram."

Narita mengaku berutang hingga Rp 3,3 juta karena untuk satu hektare lahan dibutuhkan 300 kilogram pupuk NPK. Padahal, jika dia menggunakan pupuk NPK bersubsidi, uang yang dikeluarkan hanya Rp 690 ribu.

Hal yang sama diungkapkan petani asal Desa Cipanas, Kecamatan Dukuhpuntang, Solikun, 45 tahun. "Karena tak juga mendapatkan pupuk NPK bersubsidi, saya terpaksa menggunakan pupuk NPK nonsubsidi," katanya.

Solikun mengatakan dia tidak memiliki pilihan lain karena saat ini tengah mengejar masa tutup tanam. Kalau pemupukan ditunda-tunda, tanaman padinya terancam kekeringan. Sebab, masa panen diprediksi akan jatuh pada musim kemarau. Solikun hanya berharap agar nantinya harga gabah saat panen raya tidak jatuh. Dengan begitu, dia bisa menutup pengeluaran untuk pembelian pupuk NPK yang cukup besar.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon, Wasman, mengakui bahwa kuota pupuk NPK bersubsidi tahun ini tidak sesuai dengan kebutuhan petani. "Kuota NPK bersubsidi tahun ini hanya 18.384 ton. Padahal kebutuhan petani mencapai 47 ribu ton," kata Wasman. Ini berarti masih ada kekurangan sekitar 28.616 atau kira-kira 61 persen dari kebutuhan.

Tak hanya NPK, kebutuhan pupuk bersubsidi lainnya pun tidak sesuai dengan kuota. Misalnya pupuk SP36 yang kuotanya hanya 4.613 ton, padahal kebutuhannya mencapai 13 ribu ton. Juga pupuk ZA yang kuotanya hanya 8.880 ton dari kebutuhan yang mencapai 18 ribu ton serta pupuk organik yang alokasinya hanya 3.699 ton. Padahal kebutuhannya mencapai 58 ribu ton.



IVANSYAH

Berita terkait

Soal Kelangkaan Pupuk Subsidi, Ganjar Pranowo Duga karena Tidak Tepat Sasaran

4 Januari 2024

Soal Kelangkaan Pupuk Subsidi, Ganjar Pranowo Duga karena Tidak Tepat Sasaran

Ganjar Pranowo menilai distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran berdampak pada kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya

Janji Terbaru Ganjar: Atasi Kelangkaan Pupuk, Evaluasi UU Cipta Kerja hingga Dorong Ekonomi Pesantren

18 Desember 2023

Janji Terbaru Ganjar: Atasi Kelangkaan Pupuk, Evaluasi UU Cipta Kerja hingga Dorong Ekonomi Pesantren

Dalam sejumlah kunjungannya ke daerah, capres Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah janji yang akan dijalankan bila menang pada Pilpres 2024. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Diduga jadi Penyebab Kelangkaan, DPR Ungkap Ada Perbedaan Alokasi dan Realisasi Anggaran Pupuk Subsidi

30 Agustus 2023

Diduga jadi Penyebab Kelangkaan, DPR Ungkap Ada Perbedaan Alokasi dan Realisasi Anggaran Pupuk Subsidi

Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin menyoroti soal kelangkaan pupuk subsidi di Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Atasi Kelangkaan Pupuk, Pemerintah Bakal Buka Pabrik Baru di Papua Barat

6 Maret 2023

Atasi Kelangkaan Pupuk, Pemerintah Bakal Buka Pabrik Baru di Papua Barat

Jokowi mengatakan pemerintah berencana membuka pabrik pupuk baru di Papua Barat guna mengatasi kelangkaan pupuk urea dan NPK

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menteri ESDM Amankan Pasokan Gas untuk Industri di Sumut

14 Februari 2023

Jokowi Minta Menteri ESDM Amankan Pasokan Gas untuk Industri di Sumut

Jokowi juga membeberkan masalah utama yang membelit dan akhirnya membuat PIM dan AFF berhenti beroperasi sejak 2005.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kesal 2 Pabrik Pupuk di Aceh Berhenti Produksi

10 Februari 2023

Jokowi Kesal 2 Pabrik Pupuk di Aceh Berhenti Produksi

Jokowi mendapat informasi pabrik berhenti karena masalah pasokan gas untuk beroperasi.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Resmikan Pabrik Pupuk dan Kartu Tani Digital di Aceh

10 Februari 2023

Jokowi akan Resmikan Pabrik Pupuk dan Kartu Tani Digital di Aceh

Jokowi akan mengawali kunjungannya dengan mendatangi Pasar Batuphat Timur, Kota Lhokseumawe.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap ASEAN-India jadi Guardian Kemakmuran di Indo-Pasifik, Apa Maksudnya?

12 November 2022

Jokowi Harap ASEAN-India jadi Guardian Kemakmuran di Indo-Pasifik, Apa Maksudnya?

Jokowi berharap kemitraan ASEAN-India mendorong teratasinya sejumlah tantangan di bidang pangan, kesehatan, dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Baca Selengkapnya

TOT Kementan Jelaskan Solusi Hadapi Pupuk Mahal

27 Oktober 2022

TOT Kementan Jelaskan Solusi Hadapi Pupuk Mahal

Petani harus diedukasi cara kreatif memanfaatkan pupuk yang disediakan oleh alam.

Baca Selengkapnya

Eks Koruptor Jadi Komisaris, Ini Aturan yang Ditetapkan Erick Thohir pada 2020

7 Agustus 2021

Eks Koruptor Jadi Komisaris, Ini Aturan yang Ditetapkan Erick Thohir pada 2020

Penunjukan Izederik Emir Moeis sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak usaha PT Pupuk Indonesia (persero), menuai kontroversi di masyarakat.

Baca Selengkapnya