Walikota Bandung Ridwan Kamil (RK), melambaikan tangan kearah warga saat melintasi daerah bebas PKL saat melakukan pengujian bis pariwisata Bandros yang telah diserah terimakan di Bandung, Jawa Barat (25/3). TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kembali didemo pedagang kaki lima (PKL). Puluhan PKL yang dulu menghuni Jalan Merdeka itu berunjuk rasa di halaman Balai Kota Bandung, Selasa, 22 April 2014. Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Lapar (Gampar) meminta transparansi Pemerintah Kota Bandung dalam soal relokasi sejumlah PKL ke basement Bandung Indah Plaza (BIP).
Juru bicara Gampar, Onay, mengatakan banyak kejanggalan yang merugikan PKL dalam proses relokasi yang dilakukan pemerintah Bandung. "Banyak relokasi yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai koordinator PKL Jalan Merdeka," katanya saat ditemui Tempo di tengah aksinya, Selasa, 22 April 2014.
Mereka pun menilai relokasi terkesan dipaksakan. Dari 70 PKL yang berjualan di basement BIP, hanya terdapat 54 PKL yang pernah berjualan di Jalan Merdeka. "Sisanya ini siapa?" katanya.
Dalam aksinya, puluhan PKL itu melakukan aksi teatrikal dengan melumurkan lumpur pada sekujur tubuh mereka. Peralatan dapur seperti tutup panci, bakul, dan wajan penggorengan menjadi properti yang menyimbolkan kelaparan. Sejumlah spanduk berisi protes terhadap kebijakan Wali Kota Bandung pun dibentangkan.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan konflik dalam penempatan PKL di tempat baru itu merupakan masalah internal organisasi PKL sendiri. Pemkot Bandung tidak berhak menyentuh masalah koordinasi antara PKL dan organisasinya. "Seharusnya mereka menyelesaikan sendiri, karena itu di luar wewenang Pemkot Bandung," ujar Ridwan saat ditemui di Balai Kota Bandung.
Satuan Petugas Khusus (Satgasus) Pemkot Bandung tidak dapat berbuat banyak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Ridwan, Satgasus hanya bertugas mengawasi PKL, bukan mencampuri urusan organisasi PKL. Oknum PKL yang diduga sebagai penghubung pemerintah Bandung dengan PKL itu merupakan pilihan PKL. "Kami tidak dapat menunjukkan letak kesalahan di antara PKL dan koordinatornya itu," katanya.
Ridwan mengatakan pihaknya sudah berusaha maksimal dengan merelokasi PKL, melobi BIP, dan mencari lembaga keuangan untuk memudahkan usaha PKL. "Saya masih mencari solusi supaya masalah PKL Merdeka ini tuntas," kata Ridwan.
