Ada Jokowi di Soal UN, KPAI Minta Nuh Bertindak  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 15 April 2014 12:10 WIB

Siswa mengikuti Ujian Nasional tingkat SMP di lembaga Pemasyarakatan Anak Pria di Tangerang, Banten, Senin (22/4). Sebanyak 20 siswa yang terdiri dari 18 pria dan 2 wanita mengikuti ujian pada hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Niam Sholeh menilai cerita tentang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dalam salah satu naskah Ujian Nasional (UN) soal Bahasa Indonesia merupakan susupan kepentingan politik. Soalnya, isinya cenderung menggiring opini. (Baca:Cerita Tentang Jokowi di Soal Ujian Nasional)

"KPAI menilai adanya dugaan politisasi UN melalui soal Bahasa Indonesia, yang berisi tentang cerita tentang Joko Widodo. Isinya terdapat framing dan cenderung penggiringan opini," katanya melalui layanan BlackBerry Messenger, Senin, 14 April 2014. (Baca:Jokowi dalam Soal Ujian, Pemerintah: Tak Disengaja)

KPAI, kata dia, mengimbau agar ranah pendidikan tak disusupi kepentingan politik. Ia meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh sebagai penanggung jawab pendidikan nasional segera menginvestigasi. "Pelakunya jelas tak punya etika," ujarnya. Ia pun berharap ada sanksi tegas agar kejadian serupa tak terulang.

Cerita singkat kehidupan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi muncul dalam soal ujian nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA) di Brebes, Jawa Tengah. (Baca: Soal UN Jokowi Tak Ditemukan di Jakarta)

Kisah tentang calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akrab disapa Jokowi itu muncul sebagai soal cerita untuk menjawab pertanyaan nomor 15 dan 16. Di situ diterangkan bahwa Jokowi lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 dan alumnus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

NUR ALFIYAH

Topik terhangat:
Pemilu 2014 | Jokowi | Pesawat Kepresidenan | MH370 | Prabowo


Berita terpopuler:
Siswa TK Internasional Diduga Alami Pelecehan
Cerita Investasi Ferdi Hasan Hingga Rugi Rp 12 M
Konvensi Demokrat Sudah Antiklimaks

Berita terkait

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

24 Agustus 2022

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).

Baca Selengkapnya

Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

9 April 2022

Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

Mohammad Nuh mengatakan, jika jurnalis bisa memberikan jalan bagi wakaf di Indonesia, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu.

Baca Selengkapnya

Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

21 Desember 2021

Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

Salah satu calon anggota Dewan Pers yang dipilih oleh badan pekerja ialah Azyumardi Azra.

Baca Selengkapnya

Kak Seto Inginkan Satgas Perlindungan Anak Sampai Tingkat RT

28 Agustus 2021

Kak Seto Inginkan Satgas Perlindungan Anak Sampai Tingkat RT

Melihat tingkat kekerasan terhadap anak terus meningkat, Kak Seto menginginkan Indonesia memiliki Satgas Perlindungan Anak hingga tingkat RT.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

31 Maret 2021

Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

Dewan Pers mengingatkan kepada semua unsur pers agar berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, termasuk profesionalitas.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

11 September 2020

Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

Dewan Pers merilis laporan hasil survei terkait Indeks Kebebasan Pers atau IKP di 34 provinsi selama rentang waktu 5 tahun berturut-turut.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

1 September 2020

Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

Beberapa survei Dewan Pers tentang isu akses dan perlindungan penyandang disabilitas menunjukkan angka yang cukup rendah.

Baca Selengkapnya

Aduannya soal Anjay Dijawab Komnas Anak, Lutfi Agizal: Alhamdulillah

29 Agustus 2020

Aduannya soal Anjay Dijawab Komnas Anak, Lutfi Agizal: Alhamdulillah

Laporan Lutfi Agizal soal kata anjay akhirnya dijawab Komnas Perlindungan Anak pada Sabtu, 29 Agustus 2020, lewat rilis resmi mereka.

Baca Selengkapnya

Ingin Advokasi Anak Tahanan Rusuh 22 Mei, KPA Akan Usahakan Ini

24 Juli 2019

Ingin Advokasi Anak Tahanan Rusuh 22 Mei, KPA Akan Usahakan Ini

Komnas Perlindungan Anak berkonsentrasi ingin membebaskan anak yang disangka melakukan tindakan melanggar hukum.

Baca Selengkapnya

KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan

9 Januari 2019

KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan

KPAI juga meminta kebijakan pembedaan soal UN diberlakukan untuk para siswa yang pindah sekolah akibat bencana di wilayahnya.

Baca Selengkapnya