Baku Tembak di Perbatasan Papua Tak Ganggu Pemilu  

Reporter

Minggu, 6 April 2014 18:39 WIB

TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia mengklaim penembakan di Wutung, perbatasan Papua dan Papua Nugini, pada Sabtu dinihari, 4 April 2014, tidak berkaitan dengan pelaksanaan kampanye dan pemilu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengatakan kejadian tersebut tidak akan menghambat proses pemungutan suara pada Rabu, 9 April 2014. (Baca: Baku Tembak di Papua, Satu TNI Terluka)

"Kesimpulan kami belum ada masalah. Gangguan-gangguan keamanan belum ada yang menghambat agenda pemilu," katanya di kantor Mabes Polri, Jakarta, Ahad, 6 April 2014. Penembakan itu terjadi di perbatasan Papua dengan Papua Nugini oleh sekelompok orang bersenjata.

Polri, kata dia, juga sudah mengantisipasi melalui kerja sama dengan TNI untuk mengamankan perbatasan Papua. Boy mengatakan saat ini kepolisian masih terus mengejar pelaku penembakan itu.

Boy menegaskan gangguan-gangguan kriminalitas yang terjadi belakangan tidak berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. "Agenda pemilu baru memasuki masa kampanye dan sudah sesuai jadwal yang ditetapkan," katanya.

Selain menembak, sekelompok orang itu awalnya merusak tempat pencucian mobil dan juga mengibarkan bendera bintang kejora. Penembakan itu melukai Kapolres Jayapura AKBP Alfred Papare dan anggotanya. Seorang anggota TNI juga terluka. Keduanya terkena serpihan kaca yang ditembak segerombolan orang tak dikenal.

Pada hari itu, calon presiden Joko Widodo juga sedang berkampanye di Bumi Cenderawasih. Kepolisian pun mennyiagakan sejumlah personel Brigade Mobil bersenjata lengkap untuk berjaga-jaga di ruas Kota Jayapura.


LINDA TRIANITA



Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo



Berita terpopuler lainnya:
Siapa Pengusaha RI yang Saweran dengan Bill Gates?
Bayi 9 Bulan Didakwa Pembunuhan Berencana
Agnes Monica Cuek Soal Fashion

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

8 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

23 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya