TEMPO.CO, Jakarta - I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, calon anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menganggap kampanye bukan sebagai ajang menebar janji dan transaksi. Menurut alumnus Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, ini, kampanye adalah cara agar calon legislator dan masyarakat sama-sama belajar mengembalikan porsi anggota badan legislatif.

“Anggota DPR bukan Sinterklas, melainkan lembaga politik yang mengawal proses terwujudnya aspirasi,” kata caleg pilihan Tempo dari daerah pemilihan Bali ini, awal Maret 2014 lalu. (Baca: Gung Tri, Caleg PDIP Pembela Korban Kedung Ombo)

Gung Tri, demikian dia disapa, pernah menjadi Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), juga konsultan dan evaluator Komisi Nasional Anti-kekerasan terhadap Perempuan. Ia pun aktif memperjuangkan sejumlah kebijakan, antara lain revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih melindungi hak warga dan hak perempuan. Lalu apa komitmennya jika kelak terpilih masuk Senayan? (Baca: Gung Tri, Caleg dari Bali yang Terinspirasi Jokowi)

Bagaimana sikap Anda jika diminta mencari proyek untuk pendanaan partai?

Bila ada penugasan seperti itu, tentu saya akan menolaknya. Apalagi partai sejak awal mengetahui kehadiran saya dilatarbelakangi keinginan mewujudkan politik yang bersih dan benar-benar untuk mengabdi kepada rakyat.

Jika kepentingan konstituen bertabrakan dengan kepentingan partai, bagaimana pula sikap Anda?

Tugas saya sebagai politikus adalah menjembatani kepentingan partai dan kepentingan konstituen. Di sini yang diperlukan adalah komunikasi di antara kedua belah pihak agar kepentingan tersebut bisa disinergikan.

Apa tindakan Anda seandainya sikap atau kebijakan partai bertentangan dengan hak asasi manusia, semangat antikorupsi, dan pro-lingkungan?
Visi saya ketika masuk ke partai adalah agar kepedulian terhadap hak asasi manusia, antikorupsi, dan pro-lingkungan bisa dijadikan perjuangan partai. Dengan potensi yang saya miliki, saya akan berusaha mencegah adanya kebijakan yang bertentangan dengan hal itu. Jika hal itu sudah terjadi, tentu saya akan berusaha agar kebijakan tersebut bisa diubah.

TIM TEMPO | AHMAD NURHASIM

Baca Terpopuler
15 Caleg Terseksi Versi Living in Indonesia
Jokowi Mendatangi Rumah Iwan Fals di Depok
Jokowi: Kampung Deret Petogogan Mirip Apartemen
Satinah Tetap Diadili walau Diyat Dilunasi