Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada yang juga mantan Ketua MK, Akil Mochtar berjalan memasuki ruang sidang usai jeda sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta (20/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem mengakui telah mengirim duit Rp 125 juta kepada Akil Mochtar saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, duit itu untuk membeli pulsa.
"Pak Akil ini teman dekat saya, biasa telepon-telepon. Kalau teleponnya terputus karena pulsa habis, saya sudah mengerti itu untuk transfer pulsa," kata Alex di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 April 2014, saat bersaksi untuk Akil. Dia mengakui dua kali mentransfer duit Rp 25 juta untuk beli pulsa. Tak hanya itu, Alex juga kembali transfer duit Rp 25 juta dan Rp 50 juta untuk Akil. "Kata Akil, 'Wagub, pulsa habis nih.' Sudah, kasih rekening, nanti saya kirim."
Menurut Alex, percakapannya dengan Akil membicarakan pilkada Papua yang bersengketa. "Sebagai wakil gubernur, saya cek pemilukada yang berujung di Mahkamah Konstitusi supaya tidak terjadi kekosongan pemimpin," katanya. Bukan melobi untuk memenangkan calon yang dia dukung.
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi lantas mencecar Alex kenapa harus mengirim duit dengan jumlah besar kalau hanya untuk beli pulsa. Menurut Alex, tak mungkin, sebagai wagub, dia mengirim pulsa beneran. "Namanya wagub dan itu uang saya, bebas kan," ujarnya.
Saat berkesempatan bertanya ke saksi, Akil menjelaskan ke Alex bahwa minta pulsa itu hanya bercanda. Alex pun membenarkan karena memang mereka sudah berteman dekat karena sama-sama menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.
Dalam dakwaan, Akil disebut menerima duit dari Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011, Alex Hesegem, yang totalnya mencapai Rp 125 Juta. Duit itu sebagai "upah" berkonsultasi dengan Akil soal sengketa pilkada di beberapa daerah di Papua.
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
13 jam lalu
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
