Kilang minyak mentah Balikpapan, Kalimantan. ANTARA/Dedhez Anggara
TEMPO.CO, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menyiapkan dana Rp 85 miliar untuk pembangunan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Saat ini pemerintah daerah menunggu kepastian lokasi dermaga yang dikabarkan meminjam kawasan milik PT Pertamina di Balikpapan.
"Anggaran sudah disiapkan, namun juga menunggu kepastian lokasi Pangkalan TNI AL di Balikpapan," kata Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Abdullah, Selasa, 25 Maret 2014.
TNI AL menyatakan sudah ada kesepakatan pinjam pakai lahan Pertamina antara KSAL dan pimpinan perusahaan pelat merah ini.
Abdullah mengatakan Balikpapan sudah menyiapkan perencanaan detail engineering design (DED) yang masih belum baku. Perencanaan DED nantinya disusul perumusan kajian studi kelayakan pembangunan pada akhir 2014.
Lokasi pangkalan TNI AL berdampingan langsung dengan kawasan kilang pengolahan minyak Balikpapan. Fisik pangkalan berbentuk huruf T menjadi tempat bersandar kapal perang TNI AL di kawasan Indonesia timur. "Dermaganya simpel saja, dengan ditunjang gardu listrik, pos jaga, dan lainya," ujarnya.
Pembangunan Pangkalan TNI AL nantinya menggunakan anggaran Kota Balikpapan dan bantuan Provinsi Kalimantan Timur. Realisasi pembangunan diupayakan sudah berjalan mulai 2015. Nantinya fisik bangunan pangkalan akan dihibahkan pada TNI AL.
Komandan Pangkalan TNI AL Balikpapan Kolonel Arantyo C. mengatakan pihaknya selama ini meminjam pelabuhan swasta dalam penempatan kapal milik AL yang berlabuh di perairan Balikpapan.
Pangkalan TNI AL Balikpapan berperan dalam pemenuhan logistik kapal yang berpatroli di Indonesia timur. "Kami masih pinjam dermaga pihak lain untuk tempat bersandar KRI. Mau gimana lagi, karena kami tidak punya pangkalan sendiri," paparnya.
Arantyo memprediksi terjadinya peningkatan traffic kuantitas pelayaran perairan Balikpapan yang berada di jalur alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II. Kawasan ALKI II menjadi alternatif menyusul padatnya jalur pelayaran ALKI I yang melewati rute Selat Malaka dan Singapura. "Jalur pelayaran makin ramai, sehingga butuh pengamanan armada yang kuat," ujarnya.
