Marzuki Alie: Korupsi Lumrah di Era Transisi

Reporter

Minggu, 23 Maret 2014 12:37 WIB

Ketua DPR Marzuki Alie (tengah) memenuhi panggilan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/10). ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie menganggap lumrah banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara di pusat dan daerah. "Ini konsekuensi perpindahan dari negara otoriter menuju negara demokratis," kata Marzuki yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Kata Marzuki, pada masa otoriter banyak terjadi korupsi yang terpusat pada pemimpin politik tertinggi, yaitu presiden. Marzuki menyebutkan, pada era Orde Baru, orang yang melakukan korupsi hanya presiden dan orang-orang yang berada di lingkaran. Namun sekarang perilaku korup sudah terjadi di semua lini. (Baca: Kenapa Marzuki Alie Bela Dewan Pengawas TVRI?)

Saat ini ruang kekuasaan kian menyebar sehingga korupsinya juga ikut menyebar. "Tapi itulah demokrasi. Yang berkuasa tidak tunggal. Yang berkuasa banyak, yang korup juga banyak," kata Marzuki saat mengisi kuliah umum tentang prospek Indonesia setelah Pemilu 2014 di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu, 22 Maret 2014.

Dia menggambarkan korupsi di tingkat lokal melibatkan banyak kepala daerah, lembaga eksekutif dan legislatif, juga lembaga swadaya masyarakat. Dari semua gambaran itu Marzuki sangat menyetujui tesis Lord Acton, yaitu power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Faktanya, kekuasaan memang mendorong seseorang berperilaku korup. (Baca: Kasus Hambalang, KPK Periksa Adik Marzuki Alie)

Namun dia mengajak lebih dari 500 mahasiswa yang hadir untuk tetap optimistis. Bila semua komponen bangsa mampu melalui fase ini, demokrasi akan berbuah manis. Salah satu pilar demokrasi yang perlu dikawal dan diawasi adalah partai politik, dan karena itu Marzuki meminta mahasiswa untuk tidak terlalu membenci partai politik. Sebaliknya dia meminta mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum tahun ini.

ABDI PURMONO




Terpopuler:
Sindir Capres Lain, Prabowo: Kau Pembohong!
Video Ical-Duo Zalianty Diambil Sekitar 2010-2011
Mega Beberkan Alasannya Pilih Jokowi

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya