Ditanya Suap SKK Migas, Zainuddin Amali Ngeles  

Reporter

Kamis, 20 Maret 2014 12:54 WIB

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Zainuddin Amali tidak bersedia menjawab ketika dikonfirmasi soal kasus gratifikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Saat ditemui usai menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia ke-68 di Shangri-La Hotel, Surabaya, Rabu, 19 Maret 2014, Zainuddin langsung menghindar. "Enggak boleh (bicara soal SKK Migas). Ini kan Hari Pers," ujarnya, menjauhi Tempo yang meminta tanggapannya soal kasus tersebut.

Padahal, sebelumnya Zainuddin dengan ramah menjawab sejumlah pertanyaan wartawan tentang pemilu dan partai Golkar. Namun, Ketua DPD Golkar Jawa Timur itu langsung mengisyaratkan jari telunjuk ke bibirnya, pertanda bungkam, ketika ditanya soal kasus SKK Migas yang ikut menyeret dirinya.

Pada Januari 2014 lalu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja dan rumah Zainuddin di Jakarta. Penggeledahan itu dilakukan untuk melengkapi proses penyidikan bagi tersangka Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno.

Nama Zainuddin juga kembali disebut dalam persidangan dengan terdakwa mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Rudi sempat bertanya kepada Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas Yohanes Widjanarko tentang Zainuddin Amali yang meminta agar disiapkan tunjangan hari raya.

Yohanes juga dicecar soal pernyataan Zainudddin mengenai pembenahan yang dilakukan Rudi di SKK Migas bisa mengganggu hubungan dengan Komisi VII DPR RI. Namun, kedua pertanyaan tersebut dijawab tidak pernah oleh Yohanes.

Nama Zainuddin juga santer disebut-sebut terlibat dalam upaya suap hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar saat penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Saat ini Zainuddin mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Timur XI meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.




AGITA SUKMA LISTYANTI

Baca juga:
Indonesia Tidak Akui Referendum Crimea
Bali, Obyek Wisata yang Paling Disukai Warga Rusia
Hari ke-11, Pencarian MH370 yang Terlama
Israel Bombardir Basis Militer Suriah di Golan

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

9 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

18 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

20 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

21 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

23 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya