Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta:- Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar menilai pejabat negara yang mengajukan cuti untuk menjadi juru kampanye tak etis. Menurut dia, para pejabat tersebut telah keluar dari konteks demokrasi.
"Cuti pejabat negara yang mengikuti Pemilu sesuatu yang memalukan," kata Agun di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu, 12 Maret 2014.
Menurut Agun, pejabat negara yang merupakan penyelenggara pemerintah seharusnya lebih mengedepankan melayani masyarakat. Bukan malah mangkir dari tugas dan mementingkan partainya. "Jadi presiden, gubernur, menteri mengedepankan pelayanan negara. Ini sesuatu anomali yang tidak ideal," kata politikus Partai Golkar itu.
Ia berharap pemerintah yang terpilih nanti lebih baik dari yang ada saat ini. "Saya berharap ke depan tidak ada pejabat publik yang merangkap pejabat politik," ujar Agun.
Sebelumnya, banyak menteri, gubernur, maupun bupati yang cuti untuk kampanye. Seperti halnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menjadi juru kampanye PDI Perjuangan. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum PAN juga akan mengajukan cuti kampanye ke presiden. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang sudah mengajukan cuti untuk menjadi juru kampanye PKS, dan pejabat-pejabat lainnya.
