KPK Belum Terima Undangan Menteri Amir
Minggu, 2 Maret 2014 05:56 WIB
Juru bicara KPK, Johan Budi. ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO , Jakarta -Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan lembaganya belum mendapat undangan dari pemerintah guna membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun Johan memastikan kalau KPK diundang untuk memberi masukkan, KPK akan hadir. Masukkan yang dimaksud KPK, kata Johan, sebenarnya sudah disertakan dalam surat KPK pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu. "Beberapa masukan sudah ada dalam surat itu," kata Johan saat dihubungi, Sabtu, 1 Maret 2014.
Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin berjanji mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Dalam waktu dekat ini," kata Amir di kantornya, Jumat, 28 Februari 2014. Undangan ke KPK itu menyusul desakan KPK kepada pemerintah untuk mencabut revisi KUHAP yang kini dibahas di DPR.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan revisi KUHAP diangap melemahkan komisi antirasuah dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi, terutama terkait dengan pasal penyadapan dan penghapusan penyelidikan. TRI ARTINING PUTRI
Terpopuler Pemilik Rekening Gendut Jadi Wakapolri Kisruh Risma-Wisnu, Mega dan Jokowi ke Surabaya Diperiksa KPK, Anas Kembali Sebut SBY
Advertising
Advertising
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 jam lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
2 jam lalu
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca Selengkapnya
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
4 jam lalu
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca Selengkapnya
KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
4 jam lalu
KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca Selengkapnya
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
7 jam lalu
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca Selengkapnya
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
13 jam lalu
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
15 jam lalu
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
15 jam lalu
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya
Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
19 jam lalu
Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
20 jam lalu
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
2 jam lalu
4 jam lalu
4 jam lalu
7 jam lalu
20 jam lalu
20 jam lalu
21 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu