TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mendesak pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal karena pemerintah hingga kini belum memiliki lembaga yang layak untuk mengeluarkan sertifikat halal secara resmi.
"Di negara lain, sertifikat yang diakui itu harus dari pemerintah atau badan khusus yang dibentuk untuk sertifikasi. Tak ada yang seperti Majelis Ulama Indonesia," kata Nafsiah saat ditemui di Istana Negara, Jumat, 28 Februari 2014.
Kementerian sejak awal keberatan dengan aturan produk halal yang nantinya hendak mewajibkan produk makanan dan obat mendapatkan sertifikat halal. Keberatan Kementerian juga akibat tak pernah diajak membahas RUU tersebut. "Baru-baru ini diajak membahas, itu pun karena kami minta," ujar Nafsiah.
Ia mengklaim tak mempersoalkan perihal penentuan halal atau tidak halalnya suatu produk. Kementerian lebih berfokus pada lembaga atau pihak yang memberikan sertifikat. RUU tersebut harus jelas menunjuk pemerintah atau lembaga khusus yang remi mengeluarkan, termasuk perihal pembayaran.
Nafsiah juga menilai, hal penting bukan halal atau tak halal yang adalah tolak ukur agama. Penetapan yang lebih penting kelayakan dan keamanan produk. "Kalau makanan gampang diperiksa. Kalau obat dan vaksin bagaimana? Yang penting masyarakat selamat."
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya
9 jam lalu
Kemenkes minta jemaah haji mewaspadai virus MERS-CoV pada musim haji. Berikut gejalanya dan risiko terinfeksi virus ini.
Baca SelengkapnyaTenggat Sertifikasi Halal Diundur, BPJH: Fasilitasi Terkendala Anggaran Terbatas
16 jam lalu
Kepala BPJPH Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham mengatakan, selama ini fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK terkendala keterbatasan anggaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM
1 hari lalu
Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL
Baca SelengkapnyaSertifikasi Halal UMK Diundur 2026, LPPOM Minta Sektor Hulu Diprioritaskan
2 hari lalu
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI minta sektor hulu diprioritaskan. Sertifikasi halal UMK diundur 2026.
Baca SelengkapnyaApa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?
2 hari lalu
KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaAirlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024
3 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
5 hari lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca SelengkapnyaAsosiasi Pedagang Pasar Rakyat Meminta Pemerintah Buat Skala Prioritas untuk Aturan Sertifikasi Halal
6 hari lalu
Kementerian Agama tengah menggodok pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal.
Baca Selengkapnya4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio
9 hari lalu
Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.
Baca SelengkapnyaKementerian Pariwisata Minta 3 Ribu Desa Wisata Ikut Sertifikasi Halal
9 hari lalu
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong 3 ribu desa wisata untuk ikut sertifikasi halal.
Baca Selengkapnya