Barisan tebing karang di Pantai Ngobaran jika dilihat dari puncak bukit pemisah Pantai Ngobaran dan Nguyahan. Dua pantai itu berada di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari Gunungkidul. TEMPO/Addi Mawahibun Idhom
TEMPO.CO, Yogyakarta - Merebaknya kabar jual-beli tanah magersari milik Keraton Yogyakarta (sultan ground) di kawasan pesisir Gunungkidul ditindaklanjuti pemerintah setempat dengan membentuk unit kerja khusus. “Kami sudah bentuk tim untuk mulai menyelidiki kasus itu. Sekarang mulai mengumpulkan data,” kata Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Gunungkidul, Anik Endarwati, kepada Tempo, Selasa, 25 Februari 2014.
Tim itu dibentuk untuk memastikan benar-tidaknya kabar jual-beli tanah sultan ground yang sebenarnya sudah mencuat sejak 2013 itu.
Pemerintah Gunungkidul mengaku tak memiliki data pasti soal berapa sebenarnya luas lahan sultan ground di kabupaten terluas di DIY itu. “Ada laporan yang bohong, ada juga yang yakin kalau sudah terjadi jual-beli. Jadi kami bentuk tim untuk memastikan sekaligus menginventarsiasi lahan itu,” katanya.
Tim ini juga menjadi kepanjangan tangan Keraton Yogyakarta, yang selama ini memiliki data lengkap tentang pemetaan lahan sultan ground. Tim ini juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional Gunungkidul.
Kepala Seksi Administrasi Tata Pemerintahan Gunungkidul, Winarno, menuturkan sejak akhir 2013 pihaknya sudah memanggil sejumlah perangkat desa untuk menelusuri dugaan jual-beli lahan itu.
Laporan soal dugaan penjualan lahan sultan paling banyak berasal dari Kecamatan Tepus. “Dari laporan perangkat setempat, ada sekitar 20 kaveling lahan sultan ground yang separuhnya sudah berpindah tangan,” katanya.
Berpindah tangan yang dimaksud Winarno adalah diperjualbelikan, namun secara bawah tangan atau tak resmi. “Jual-beli itu dilakukan dalam bentuk perpindahan hak guna kekancingan, tak sampai mengubah status kepemilikan atau sertifikat. Itu tidak mungkin bisa dilakukan, sebab tak akan disetujui BPN,” katanya.
Winarno menambahkan, Keraton Yogya sebenarnya sudah mulai menginventarisasi tanah sultan ground di Gunungkidul sejak pertengahan 2013. Dari total 18 kecamatan, sampai sekarang baru satu kecamatan yang bisa inventarisasinya bisa diselesaikan, yaitu Playen. "Kami sekarang menunggu kejelasan dari Keraton, karena kami tidak punya data," katanya.
