TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menilai tindakan Pemerintah Kebupaten Kediri yang menggandeng pihak swasta untuk membantu perbaikan rumah warga pascaerupsi Gunung Kelud dengan memakai dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta adalah sebuah tindakan yang baik. “Itu bagus," kata Saifullah, Senin, 24 Februari 2014.

Saifullah melarang bantuan dari pihak swasta tersebut dikelola oleh pemerintah, tapi langsung disalurkan kepada penduduk yang membutuhkan. Sedangkan pemerintah nantinya hanya akan mengarahkan dengan menunjuk titik-titik mana saja yang perlu mendapatkan bantuan. “Pihak swasta dengan pemerintah kabupaten harus saling berkoordinasi,” ujarnya.

Jika bantuan tersebut disalurkan oleh perusahaan swasta melalui posko pemerintah, harus ada laporan rinci berapa jumlah yang telah diterima oleh pemerintah. Saifullah tak setuju bantuan tersebut diterima oleh bupati, tapi harus langsung diserahkan kepada posko bencana. “Kalau ada keliru-kelirunya nanti malah bisa jadi gratifikasi,” kata Saifullah.

Menurut dia, dalam penyaluran bantuan dari perusahaan swasta ini pemerintah hanya bertindak sebagai jembatan antara penduduk yang membutuhkan bantuan dengan pihak yang ingin menyalurkan bantuan. Selain itu, pemerintah kabupaten hanya mengarahkan daerah-daerah mana yang perlu mendapatkan bantuan dari perusahaan swasta.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim, Fuad Mahsuni. Dia menanggapi positif inisiatif Pemerintah Kabupaten Kediri yang menggandeng swasta untuk membangun rumah penduduk. Menurut dia, pemberian bantuan tersebut tidak termasuk gratifikasi karena penggunaan dana tidak untuk pemerintah, melainkan untuk masyarakat yang terkena bencana.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur. “Payung hukumnya sudah ada kok," ucap Fuad Mahsuni.

EDWIN FAJERIAL