Petugas merapikan daging sapi yang bersertifikat halal di pusat perbelanjaan Carefour, Lebak Bulus, Jakarta (20/2). Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah mengatakan tak ada biaya yang harus dibayar pengusaha untuk mendapat sertifikat halal. Hal yang sama berlaku untuk organisasi pemberi sertifikat halal dari MUI di negara lain. Amidhan mengatakan sertifikat halal tidak diperjualbelikan alias gratis.
Namun tak begitu kenyataan yang terjadi di lapangan. Organisasi-organisasi pemberi sertifikat halal di Australia kasak-kusuk. Mereka resah kenapa permohonan kepada MUI untuk mendapatkan lisensi halal tak kunjung mendapat jawaban? Setelah memegang lisensi ini, lembaga lokal di Australia bisa mengeluarkan sertifikat halal MUI untuk produk-produk yang dijual ke Indonesia.
Usut punya usut rupanya ada setoran tak resmi yang harus dibayar kepada MUI jika sebuah lembaga ingin mendapatkan lisensi itu. Seorang bekas manajer keuangan di lembaga sertifikasi mengaku pernah mencairkan uang sejumlah Aus$ 50 ribu untuk bosnya. Uang itu digunakan untuk "membayar" MUI agar lembaganya mendapat lisensi yang diinginkan. (Baca: Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)
"Waktu itu MUI mengancam akan menarik lisensi kami," katanya kepada Tempo di Melbourne, dua pekan lalu. Tak hanya "ongkos" lisensi, pengusaha di Australia juga wajib membayar semua keperluan kunjungan MUI ke Australia. Kunjungan ini dilakukan untuk menilai apakah perusahaan-perusahaan tersebut layak mendapatkan lisensi dari MUI. (baca: Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia)
Ketua Halal Certification Authority yang berbasis di Sydney, Mohamed El-Mouelhy, mengatakan pernah mengeluarkan Aus$ 26 ribu untuk membiayai tujuh delegasi MUI yang berkunjung ke Australia pada 2006 lalu. Ia bersama enam organisasi lainnya urunan masing-masing Aus$ 4.000. Toh, lisensi itu tetap tak ia dapatkan. (baca: Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia)
Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim membantah hal ini. Namun ia membenarkan jika biaya kunjungan harus ditanggung oleh pengundang. "Kami kan enggak punya uang untuk kunjungan ke sana," katanya. Biaya kunjungan itu, menurut dia, meliputi ongkos pesawat, hotel, makan, dan honor.
Namun sumber Tempo di Melbourne mengatakan itu bukan sekadar honor. Sebab, mereka tak bisa serta-merta membiayai kunjungan MUI ke Australia dan dengan mudah mendapatkan lisensi halal yang diinginkan. Selain biaya kunjungan, lembaga harus menyetor sejumlah uang untuk MUI melalui rekanan Amidhan di Australia.
