Busyro: Korupsi Lebih Dahsyat Ketimbang Kelud

Reporter

Sabtu, 22 Februari 2014 12:59 WIB

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta--Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya sadar letusan korupsi lebih dahsyat ketimbang letusan Gunung Kelud dan Gunung Sinabung. Maka, seharusnya mereka tidak berkongkalikong menggembosi KPK melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

"Letusan korupsi bukankah jauh lebih dahsyat dari abu Kelud dan Sinabung yang sudah dahsyat juga? Untuk apa presiden kunjungi korban Sinabung dan Kelud jika letusan dan abu korupsi telah mematikan jutaan rakyat dengan pelan-pelan, malah tidak mau peka?" ujarnya melalui pesan singkat, Sabtu, 22 Februari 2014.

Menurut dia, letusan korupsi itu terlihat dari maraknya rasuah di Kementerian Agam, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, SKK Migas, DPR, pemerintah daerah, hingga ke sektor pajak dan elit partai politik.

"Inilah kemunafikan politik nyaris sempurna yang mempermainkan rakyat. Kerja keras pegawai KPK selama ini untuk apa jika bukan untuk rakyat dan mencari ridho Ilahi," kata Busyro.

Ia berpendapat masukan KPK telah disampaikan dengan lengkap dalam surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR beberapa hari lalu. Namun, ia ragu anggota DPR nantinya bisa bebas konflik kepentingan dalam proses pembahasan jika proses revisi ini tak dihentikan. Apalagi, mayoritas legislator bakal kembali mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif mendatang.

"Apa mereka yakin dengan kualitas pembahasan sekarang, di saat 80 persen dari mereka memikirikan nasib hidupnya di DPR?" ujar Busyro.

BUNGA MANGGIASIH

Baca juga:
Kronologi Aliran Duit Ratu Atut untuk Akil Mochtar
Akil Ditinggal 'Segerbong' Pengacara
Pramono Edhie: Singapura Macam-macam Kencingi Aja!
Megawati Didesak Bebaskan Risma dari Parasit Politik

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

7 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya