Labora, Polisi Berekening Gendut, Divonis Hari Ini

Reporter

Senin, 17 Februari 2014 11:53 WIB

Aiptu Labora Sitorus. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat, menggelar sidang dengan agenda pembacaan vonis atas Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus, polisi pemilik rekening gendut, hari ini, Senin, 17 Februari 2014. Labora didakwa menimbun minyak secara ilegal, pembalakan liar, dan pencucian uang.

Sidang putusan ini molor selama 1,5 jam dari jadwal pukul 10.00 WIT. Tidak seperti sidang sebelumnya, pengamanan kali ini diperketat. Bukan hanya aparat Polresta Sorong yang diturunkan, tapi juga dari Brigade Mobil. Bahkan Batalyon 753 juga menurunkan satu pleton personel untuk menjaga sidang. "Untuk mengantisipasi adanya aksi massa seperti pada siang sebelumnya," kata Komandan Kodim 1704/Sorong Letkol Inf Rahman Yadi, hari ini.

Pengamanan tersebut diperketat karena pada sidang kali ini massa pendukung Sitorus yang hadir lebih banyak dari sebelumnya. Tim Gegana juga diturunkan oleh Brimob guna mengantisipasi amukan massa dalam sidang. Sejumlah petinggi Kepolisian Daerah Papua dan TNI tampak dalam sidang putusan ini.

Sidang mulai pukul 11.30 WIT setelah Labora dihadirkan setengah jam sebelumnya. Akhir Januari lalu, jaksa menuntut Labora 15 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Di luar pengadilan, massa pendukung Labora berjubel dan sangat antusias mendengar jalannya sidang. Mereka ingin mendengar sidang putusan dari majelis hakim. Massa juga meluncurkan teriakan-teriakan menghujat jaksa.

Kepolisian menetapkan Labora sebagai tersangka pada 18 Mei 2013. Ia dijerat dengan tiga tuduhan, yakni dugaan pidana pencucian uang, pembalakan liar, dan penimbunan bahan bakar minyak ilegal. Labora kini mendekam di rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Sorong sembari menunggu proses persidangan.



HANING TYAS | TRI ARTINING PUTRI




Terpopuler:
Ustad Hariri Nyaris Lempar Mikrofon ke Bos Entis
Kunjungi Korban Kelud, Ini Kereta Ani Yudhoyono
Cinta Penelope Diajak Nikah Siri Ustad Hariri
Kantor Dikosongi, Wali Kota Risma Bersiap Mundur?

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

8 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

23 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya