Catering dan Pemondokan Haji Mulai Dikulik KPK

Reporter

Minggu, 16 Februari 2014 08:32 WIB

Suasana pemondokan haji Indonesia yang salah satu ruangannya dihuni oleh 46 orang di pondokan nomor 343, Sektor Dua Aziziyah Symaliyah di Mekah, (16/12). Foto: ANTARA/pandu dewantara

TEMPO.CO, Jakarta - - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo memberi isyarat lembaganya menyelidik satu di antara proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji 2012-2013. Namun Johan mengaku tak tahu pasti proyek mana yan sedang diusut itu. "Kan kalau di haji pengadaannya ada pemondokan, katering, transportasi, begitu. Nah itu salah satunya sedang ditelusuri," kata Johan di gedung kantornya, Jumat 14 Februari 2014.

Johan membantah lembaganya menyelidiki adanya bunga dalam setoran haji. Namun menurut Johan, sudah ada yang melaporkan bunga itu ke Bagian Pengaduan Masyarakat KPK. "Statusnya saat ini masih ditelaah," kata dia.

Johan meluruskan pemberitaan soal penyelidikan KPK soal penyelenggaraan dana haji. Menurut Johan, KPK belum sampai pada dana haji. "Jadi yang diusut KPK itu penyelenggaraan haji 2012-2013 di Kementerian Agama," kata dia.(baca: Irjen: Pengadaan Barang dan Jasa Haji Rawan)

Johan menjelaskan, dalam penyelenggaraan haji itu, di antaranya ada pengadaan barang dan jasa. "Jadi yang diusut belum sampai pada dana setoran haji itu," kata dia. "Tapi bukan berarti KPK tak mengembangkan ke sana (dana setoran haji)," ujar dia.

Johan mengatakan pengadaan barang dan jasa yang diusut lebih dari satu. Dalam pengadaan yang pelaksanaannya tahun 2012-2013 itu, kisaran nilainya di atas Rp 100 miliar.(baca: KPK Usut Penyelenggaraan Haji, Bukan Dana Haji)

Pada 6 Februari 2014, Johan mengumumkan lembaganya sedang menyelidiki pengelolaan dana haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, yaitu Anggota Komisi Agama dari Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar dan bekas Anggota Komisi Agama dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini yang kini di Komisi Pemerintahan. "Sepertinya ada juga dari Kemenag yang diperiksa, tapi nanti saya cek dulu," ujar Johan.(baca: Temuan PPATK, Bagaimana Dana Haji Itu Ditilap?)

Saat ditanya soal Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochamad Jasin yang menyebutkan dana haji yang diduga dikorupsi oleh oknum di kementeriannya itu diduga digunakan untuk pembelian mobil, Johan enggan menanggapi.(baca: Sengkarut Dana Haji, Menteri Agama Terlibat?)

Johan hanya mengatakan lembaganya membuka kesempatan bagi siapapun untuk memberikan informasi. "Jadi bukan karena dia mantan pimpinan KPK, tapi memang sewajarnya Irjen melakukan audit internal. Setiap irjen tentu bisa membantu KPK," kata Johan.

MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

Pansus Haji Akan Selidiki Dugaan Korupsi Kebijakan Kuota Haji oleh Menag Yaqut Cholil

11 Juli 2024

Pansus Haji Akan Selidiki Dugaan Korupsi Kebijakan Kuota Haji oleh Menag Yaqut Cholil

Pansus haji akan menyelidiki dugaan korupsi kebijakan pengalihan kuota haji oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Selengkapnya

BPKH: Tak Satu Sen Pun Dana Haji untuk Infrastruktur

24 Januari 2019

BPKH: Tak Satu Sen Pun Dana Haji untuk Infrastruktur

Dana haji diinvestasikan di bisnis penerbangan dan katering jemaah.

Baca Selengkapnya

Sidang Peninjauan Kembali Suryadharma Ali Dimulai Hari Ini

25 Juni 2018

Sidang Peninjauan Kembali Suryadharma Ali Dimulai Hari Ini

Sidang peninjauan kembali mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, dimulai hari ini.

Baca Selengkapnya

Suryadharma Ali Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

4 Juni 2018

Suryadharma Ali Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas kasus korupsi dana haji.

Baca Selengkapnya

Hati-hati Mengelola Dana Haji

3 Agustus 2017

Hati-hati Mengelola Dana Haji

Setelah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dana haji diinvestasikan di proyek infrastruktur. Hal ini memicu kontroversi.

Baca Selengkapnya

Dana Haji Buat Infrastruktur Jalan Terus Saja

2 Agustus 2017

Dana Haji Buat Infrastruktur Jalan Terus Saja

Apalagi, Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan investasi dana haji di proyek infrastruktur dibolehkan asal bermanfaat.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Darmin Soal Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur

2 Agustus 2017

Penjelasan Darmin Soal Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mendukung penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.

Baca Selengkapnya

MUI Ajukan Empat Syarat Pengembangan Dana Haji  

2 Agustus 2017

MUI Ajukan Empat Syarat Pengembangan Dana Haji  

Komisi Fatwa MUI melalui forum ijtima' di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, pada Juli 2012, telah membahas pemanfaatan dana haji yang mengendap dari jamaah haji yang masih "waiting list".


Baca Selengkapnya

Polemik Investasi Dana Haji

2 Agustus 2017

Polemik Investasi Dana Haji

Presiden Joko Widodo telah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan hukum publik ini bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Langkah ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dengan demikian, keberadaan dana haji yang semula dikelola Kementerian Agama secara resmi mulai dipindahkan ke badan ini.

Baca Selengkapnya

Hidayat Nur Wahid: Dana Haji Itu Notabene Milik Umat...

1 Agustus 2017

Hidayat Nur Wahid: Dana Haji Itu Notabene Milik Umat...

Menurut Hidayat, pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dengan tidak memakai dana haji guna membangun infrastruktur.

Baca Selengkapnya