Menkes: Penyelesaian E-Catalog Obat Molor Lagi

Kamis, 13 Februari 2014 07:29 WIB

dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nafsiah Emboi menyatakan penyelesaian e-katalog obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) molor dari target Januari 2014. "E-catalog memang agak terlambat. Yang tadinya kami targetkan Januari atau Februari sudah beres, sekarang jadi April," kata Nafsiah, sai menghadiri pembukaan Rakornas Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat., Rabu, 12 Februari 2014.

Nafsiah menuturkan dalam e-catalog obat, nantinya akan tersedia 900 jenis obat baik generik maupun non generik. Penyusunan e-katalog ini, kata dia, merupakan kewenagan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa (LKPP). Dalam masa transisi, Kementerian Kesehatan akan menggunakan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) bersamaan dengan sebagian e-catalog yang telah tersusun.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan saat ini baru tersusun sebanyak 300 jenis obat dari 900 jenis obat yang ditargetkan masuk dalam e-katalog obat. "Sekarang baru 300 jenis obat dari 900 yang akan dimuat dalam formularium nasional (fornas) atau e-catalog," kata Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Sarah Sadiqa pada Kamis, 6 Februari 2014 saat ditemui Tempo di kantornya. (Baca: Baru 300 Jenis Obat Masuk E-Catalog)

Untuk menentukan obat yang bisa masuk dalam e-katalog, kata Sarah, LKPP perlu mengadakan pelelangan terhadap penyedia obat. Masa pelelangan tersebut sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden membutuhkan waktu selama 18 sampai 30 hari kerja serta 2 hari untuk masa evaluasi.

Sarah menuturkan dalam pelelangan ini, LKPP mempertimbangkan penyedia obat yang mampu menyediakan obat dalam jumlah banyak dan mampu menawarkan harga paling rendah. Namun, proses pengadaan barang tidak bisa digeneralisasi dengan lelang. Misalnya, jika hanya ada satu-satunya penyedia bagi obat tertentu, maka langkah yang harus ditempuh dengan negosiasi. "Tergantung karakteristik dan ketersediaan obat," ujarnya.

Proses ini, kata Nafsiah, yang membuat target penyelesaian penyusunan e-catalog obat semakin mundur. Awal Februari lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Supriyantoro mengatakan e-katalog ditargetkan selesai pada Maret 2014. "Pada waktu rapat lalu, diharapkan akhir bulan Maret selesai," kata Supriyantoro, di Jakarta, 3 Februari 2014 lalu.

APRILIANI GITA FITRIA


Terpopuler:

Hary Tanoe: Masa Jaya Jokowi Sudah Lewat
Ahok: Kalau Mau Kurang Ajar, Sini Saya Ajarin
Bus Berkarat, Jokowi Copot Kepala Perhubungan
Ahok: Teorinya Angkot Akan Mati


Berita terkait

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

1 hari lalu

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

Kemenkes minta jemaah haji mewaspadai virus MERS-CoV pada musim haji. Berikut gejalanya dan risiko terinfeksi virus ini.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

3 hari lalu

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

5 hari lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

9 hari lalu

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

13 hari lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

18 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

20 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

23 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

26 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

27 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya