TEMPO.CO , Jakarta: Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Luhut Binsar Pandjaitan menilai protes Singapura berlebihan terkait penamaan kapal perang Indonesia (KRI) Usman Harun. "Sikap Singapura berlebihan dan mengada-ada," ujar Luhut ketika berkunjung ke kantor Tempo, Selasa, 11 Februari 2014. (Baca: KRI UsmanHarun, Tak Ada Niat RI Buka Luka Lama)
Menurut dia, pemerintah Indonesia perlu mengambil sikap tegas pada Singapura. Sebabnya, penamaan tersebut dilakukan dalam batas wilayah kedaulatan Indonesia. "Kasih nama pahlawan buat kapal, apa anehnya? Kan dia pahlawan kita," ujar Luhut yang bertugas menjadi Dubes RI untuk Singapura periode 1999-2000.
Pemerintah Singapura menilai Indonesia tidak sensitif dan menyampaikan keprihatinannya soal penamaan kapal perang Indonesia, Usman Harun. (Baca: Tragedi di Balik Penamaan KRI Usman Harun). Keprihatinan ini sudah disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura K Shanmugam kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalagewa melalui telepon. Pihak Kementerian Luar Negeri menyatakan telah mencatat keprihatinan tersebut.(Baca: Curhat Usman-Harun Menteri Singapura Riuh Direspon)
Buntut protes tersebut, Pemerintah Singapura membatalkan undangan kepada Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan delegasi TNI dalam pameran dirgantara Singapore Airshow yang berlangsung pada 11-16 Februari 2014.
Usman Harun diambil dari nama dua anggota KKO (Komando Korps Operasi, sekarang Marinir), Usman bin Haji Mohamad Ali dan Harun bin Syahid yang mengebom MacDonald House di Orchrad Road yang menewaskan tiga orang pada masa konfrontasi dengan Malaysia, pada 1965.
Oleh pemerintah Singapura, keduanya dihukum gantung di Singapura pada 17 Oktober 1968.Namun, begitu tiba di Tanah Air, keduanya dielu-elukan sebagai pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Untuk menghormati jasa ketiganya, TNI AL memakai nama mereka untuk menamai kapal barunya.(Baca: Di Balik Ziarah PM Singapura ke Makam Usman-Harun)
