Reaksi Anggito Saat Dilapori Korupsi Dana Haji  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Selasa, 11 Februari 2014 06:14 WIB

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu (kiri) bersama Wakil Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia yang juga Dirut Bank Syariah Mega, Benny Witjaksono. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO , Jakarta -- Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Jasin mengatakan sudah melaporkan ihwal dugaan korupsi dana haji ke Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh, Anggito Abimanyu. Reaksi Anggito begitu mendengar laporan Jasin, dia minta diungkapkan siapa pelakunya.


"Pak Anggito bilang, kalau memang ada (penyelewengan dana haji), tunjuklah. Artinya, saya dipersilakan menyebutkan. Inisialnya HWH, AR, dan FR dan yang lain-lainnya saya lupa. Ini menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Jasin kepada wartawan, Senin, 10 Februari 2014.

Jasin juga menyebutkan bahwa dana haji yang diselewengkan itu, diduga digunakan untuk berbagai kepentingan oleh pelakunya. Salah satunya dipakai membeli mobil. Jasin menyatakan segera menindaklanjuti terkait nama-nama tersebut. (Baca: Duit Korupsi Dipakai Beli Mobil)


Pelaku itu, kata dia, tergolong pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Oknum tersebut memiliki akses ke biaya penyelenggara ibadah haji. Sehingga uang yang bersangkutan sangat banyak dan sama sekali tidak sesuai dengan jabatannya.


Komisi Pemberantasan Korupsi telah memulai penyelidikan ihwal kejanggalan pengelolaan dana haji periode 2012-2013 di Kementerian Agama. Kejanggalan itu tercium dari laporan hasil analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana itu," ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso pada Kamis, 6 Februari lalu.

PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar dari pengelolaan dana haji selama 2004-2012. Dalam periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun, dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun. Tahun lalu, Kementerian Agama menelisik sejumlah pegawai negeri yang terindikasi menggelapkan dana haji.


APRILIANI GITA FITRIA





Terkait

Kementerian Agama Siap Sodorkan Data Haji ke KPK

Aturan Biaya Nikah Baru Akan Terbit Akhir Februari

Pengelolaan Dana Haji Rp 80 Triliun Menyimpang

Korupsi Dana Haji, Anggito: Belum Ada Informasi

Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Badal Haji, Begini 5 Syarat yang Harus Terpenuhi

3 hari lalu

Soal Badal Haji, Begini 5 Syarat yang Harus Terpenuhi

Berikut penjelasan seseorang melakukan badal haji saat ia menjalankan ibadah haji. Ketahui 5 syarat yang harus terpenuhi.

Baca Selengkapnya

Catat, Ini Jadwal Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji 2024

5 hari lalu

Catat, Ini Jadwal Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji 2024

Kebrangkatan pertama jemaah haji dimulai pada 12 Mei 2024, sedangkan kepulangan terakhir pada 22 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenag Buka Seleksi Penerimaan Beasiswa Pemerintah Maroko 2024

5 hari lalu

Kemenag Buka Seleksi Penerimaan Beasiswa Pemerintah Maroko 2024

Tahun ini, jumlah kuota beasiswa yang diberikan sebanyak 50 orang melalui Kemenag.

Baca Selengkapnya

Terkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan

9 hari lalu

Terkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan

Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meresmikan perusahaan produksi solder dari timah di Kota Batam.

Baca Selengkapnya

Pendaftarkan Sertifikat Halal Sampai 17 Oktober 2024, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

9 hari lalu

Pendaftarkan Sertifikat Halal Sampai 17 Oktober 2024, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk mendaftar sertifikat halal usaha kecil.

Baca Selengkapnya

Wajib Dimiliki Pelaku Usaha, Begini Syarat dan Cara Membuat Sertifikat Halal

9 hari lalu

Wajib Dimiliki Pelaku Usaha, Begini Syarat dan Cara Membuat Sertifikat Halal

Kementerian Agama akan melarang izin edar produk yang tidak memiliki sertifikat halal.

Baca Selengkapnya

USAID dan Kementerian Agama Bikin Acara Global Santri Fest

10 hari lalu

USAID dan Kementerian Agama Bikin Acara Global Santri Fest

USAID bekerja sama dengan Kementerian Agama RI mengadakan yang ditujukan memberikan informasi praktis bagi para santri soal beasiswa di Amerika Serika

Baca Selengkapnya

Tak Urus Sertifikasi Halal Sampai Oktober Mendatang, Pelaku Usaha Bisa Dapat Larangan Izin Edar

11 hari lalu

Tak Urus Sertifikasi Halal Sampai Oktober Mendatang, Pelaku Usaha Bisa Dapat Larangan Izin Edar

Kementerian Agama tengah menggodok pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal. LPPOM MUI gencar fasilitas sertifikasi

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

19 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

28 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya