Sudah Ditegur, Taufik Kiemas Tetap Membolos

Reporter

Editor

Selasa, 18 Januari 2005 11:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Beberapa anggota DPR yang menerima teguran dari Badan Kehormatan tetap membolos pada Rapat Paripurna ke-11 yang diadakan, Selasa (18/1) pukul 10.15 WIB. Mereka adalah Taufik Kiemas dan Herman Heri, dari Fraksi PDIP dan Adi Putra Darmawan dari Partai Golkar. Marissa Haque, yang juga mendapat surat teguran tidak hadir di rapat ini dengan alasan memantau pelaksanaan haji bersama tim dari DPR. Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Hukum Soetardjo Soerjogoeritno. Ketika membuka rapat, dibacakan quorum anggota yang hadir yakni 280 dari total 545 anggota. Dari Partai Golkar hadir 60 dari 128 anggota, PDIP 53 dari 109 anggota, PPP 20 dari 57 anggota, Partai Demokrat 38 dari 56 anggota, PAN 28 dari 53 anggota, PKB 26 dari 51 anggota, PKS 26 dari 45 anggota, BPD 14 dari 20 anggota, PBR 9 dari 14 anggota, dan PDS 7 dari 13 anggota. Selain anggota Dewan, tampak hadir puluhan pejabat eselon I dan II pemerintah yang menjadi rekan kerja Komisi I-XI dan Panitia Anggaran. Diantaranya dari Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perhubungan, Badan Intelejen Nasional, Departemen Kehutanan dan lain-lain. Kehadiran mereka terkait dengan agenda rapat hari ini yakni laporan hasil kunjungan kerja Komisi I-XI dan Panitia Anggaran. Di awal persidangan, Juddy Chrisnandi dari Partai Golkar mengajukan interupsi. Dia meminta pimpinan Dewan tidak mengulangi kesalahan pada sidang sebelumnya, ketika itu dipimpim Agung Laksono, yang tidak memberikan kesempatan anggota menyampaikan pikiran. ?Saya harap pimpinan sidang kali ini lebih demokratis,? ujarnya yang diamini anggota lainnya.Soetardjo menjelaskan agar pikiran dan usulan itu disampaikan pada sidang selanjutnya. Karena, ujarnya, pada Selasa siang ini ada rapat konsultasi dengan Presiden. ?Dan beberapa komisi masih harus menyiapkan banyak hal untuk acara siang nanti. Jadi kalau ada masukan sampaikan lewat fraksi dulu,? ujarnya.Suliyanti?Tempo

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

18 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya