Nazaruddin Tuding KPK Takut Usut e-KTP
Kamis, 30 Januari 2014 05:44 WIB
Nazaruddin. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO , Jakarta : Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding Komisi Pemberantasan Korupsi takut mengusut dugaan korupsi proyek e-KTP. Pasalnya, ia merasa dokumen yang diserahkannya kepada KPK sudah cukup bagi komisi antirasuah itu untuk memulai ke proses penyelidikan. Namun, KPK hingga kini tak mengusutnya.
"Apakah pimpinan KPK takut? Atau sudah ada lobi, ada rekayasa apa, atau untuk menyelamatkan siapa?" ujar Nazaruddin melalui tulisan tangan yang ditunjukkan pengacaranya, Elza Syarief, di KPK, Rabu, 29 Januari 2014. Menurut Elza, Nazaruddin menyebutkan ada penggelembungan dana dalam kasus e-KTP itu. Kliennya telah memberikan sejumlah dokumen hanya kepada KPK, dengan harapan lembaga antikorupsi itu segera mengusut kongkalikong pengaturan proyek tersebut. Elza mengatakan, ia pun mendapat informasi KPK malah melimpahkan kasus itu ke Kejaksaan Agung. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. membantah tudingan itu. Ia menyatakan dokumen yang diserahkan Nazaruddin masih ditelaah oleh bagian Pengaduan Masyarakat KPK. "Bagaimana mungkin diambil alih Kejaksaan, kasus itu sekarang masih di Pengaduan Masyarakat," ucapnya. BUNGA MANGGIASIH
Berita Terpopuler Massa Geruduk Apartemen Cempaka Mas Isu Lumpuh Akibat OCD, Deddy Corbuzier: Bodoh Tertawa, Ahok: Pekerjaan Termudah Itu Pengamat Hindari Sorotan, Hakim Vica Akan Ditarik ke Pengadilan Tinggi
Advertising
Advertising
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
7 jam lalu
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK
Baca Selengkapnya
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
8 jam lalu
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca Selengkapnya
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
9 jam lalu
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca Selengkapnya
Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
10 jam lalu
Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.
Baca Selengkapnya
Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
11 jam lalu
Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.
Baca Selengkapnya
Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
19 jam lalu
Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.
Baca Selengkapnya
Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho
21 jam lalu
Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho
Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?
Baca Selengkapnya
Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK
21 jam lalu
Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.
Baca Selengkapnya
Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum
21 jam lalu
Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum
"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.
Baca Selengkapnya
Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup
22 jam lalu
Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup
Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
16 jam lalu
18 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu