Nazaruddin Tuding KPK Takut Usut e-KTP

Reporter

Kamis, 30 Januari 2014 05:44 WIB

Nazaruddin. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO , Jakarta: Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding Komisi Pemberantasan Korupsi takut mengusut dugaan korupsi proyek e-KTP. Pasalnya, ia merasa dokumen yang diserahkannya kepada KPK sudah cukup bagi komisi antirasuah itu untuk memulai ke proses penyelidikan. Namun, KPK hingga kini tak mengusutnya.



"Apakah pimpinan KPK takut? Atau sudah ada lobi, ada rekayasa apa, atau untuk menyelamatkan siapa?" ujar Nazaruddin melalui tulisan tangan yang ditunjukkan pengacaranya, Elza Syarief, di KPK, Rabu, 29 Januari 2014.

Menurut Elza, Nazaruddin menyebutkan ada penggelembungan dana dalam kasus e-KTP itu. Kliennya telah memberikan sejumlah dokumen hanya kepada KPK, dengan harapan lembaga antikorupsi itu segera mengusut kongkalikong pengaturan proyek tersebut.

Elza mengatakan, ia pun mendapat informasi KPK malah melimpahkan kasus itu ke Kejaksaan Agung.

Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. membantah tudingan itu. Ia menyatakan dokumen yang diserahkan Nazaruddin masih ditelaah oleh bagian Pengaduan Masyarakat KPK.

"Bagaimana mungkin diambil alih Kejaksaan, kasus itu sekarang masih di Pengaduan Masyarakat," ucapnya.

BUNGA MANGGIASIH



Berita Terpopuler
Massa Geruduk Apartemen Cempaka Mas
Isu Lumpuh Akibat OCD, Deddy Corbuzier: Bodoh
Tertawa, Ahok: Pekerjaan Termudah Itu Pengamat
Hindari Sorotan, Hakim Vica Akan Ditarik ke Pengadilan Tinggi




Advertising
Advertising

Berita terkait

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

7 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

8 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

9 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

10 jam lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

11 jam lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

21 jam lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

21 jam lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

21 jam lalu

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

22 jam lalu

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.

Baca Selengkapnya