Mantan Ketua MK Akil Mochtar saat dijenguk istri dan anaknya di rutan gedung KPK, Jakarta, Senin (30/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Satu lagi tuduhan baru untuk Akil Mochtar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu dituduh berkongkalikong dalam menangani sengketa pemilihan Gubernur Bali. Akil juga dituduh menerima suap dalam menangani sengketa pemilihan gubernur di provinsi itu.
"Ada indikasi suap sehingga dia tidak menjatuhkan putusan secara obyektif dan mengedepankan prinsip keadilan," ujar pengacara Risa Mariska dari Forum Masyarakat Peduli dan Cinta Bali di gedung KPK, Senin, 20 Januari 2014.
Risa mengatakan, tudingan yang diajukannya hanya menyangkut Akil. Sejauh ini, Forum tak menuduh hakim konstitusi lainnya menerima suap dan menyelewengkan kewenangannya seperti Akil karena bukti yang didapat hanya menunjukkan keterlibatan Akil.
Namun, ia tak mau mengungkapkan siapa yang diduga memberi suap pada Akil. Alasannya, Risa ingin melindungi keselamatan para saksi. "Biar nanti dari KPK saja yang mengumumkan," katanya.
Tahun lalu, dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali bersaing ketat dalam pemilihan. Calon petahana Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta meraup 1.063.734 suara (50,02 persen), sedangkan Anak Agung Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukraman tertinggal cuma 996 suara dengan total suara 1.062.738 (49,98 persen).
Pasangan pemenang diusung Partai Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra, Partai Nasional Benteng Kerakyatan, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Amanat Nasional. Adapun pasangan yang kalah hanya didukung oleh PDI Perjuangan.(baca: Rekapitulasi Pilkada Bali: Mangku Pastika Menang)
Pada 20 Juni 2013, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Puspayoga dan Sukraman. Permohonan mereka dianggap tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.
Adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan, menurut Mahkamah, merupakan tradisi dan tidak pernah dipermasalahkan. Mahkamah juga menilai pembukaan kotak suara tidak mengubah hasil perolehan suara.
Adapun tudingan politik uang, intimidasi, mobilisasi pegawai negeri, dan pengarahan pemilih untuk memilih pasangan petahana dengan terstruktur dan sistematis dianggap tak terbukti pula.
