Komisi Kejaksaan Sebut Halius Melanggar Jabatan

Jumat, 17 Januari 2014 08:23 WIB

Ilustrasi Bendera Partai PDIP. Tempo/Arie Basuki




TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kejaksaan, Kamilov Sagala mengecam pencalonan bosnya, Halius Hosen, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan. Menurut Kamilov, Halius melakukan pelanggaran serius sebagai seorang pejabat negara.



Advertising
Advertising

"Ini pelanggaran serius yang berdampak sistemik pada kehormatan komisi," kata Kamilov saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis malam, 16 Januari 2014.

Kamilov menyebut Halius melakukan pelanggaran serius karena keputusannya untuk terjun ke dunia politik melanggar banyak peraturan perundang-undangan. Pelanggaran itu, dimulai dari sumpah jabatan Halius yang berisi pelarangan berpolitik. Begitupula dengan kode etik Komisi.




Belum lagi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang pegunduran diri pejabat negara, serta undang-undang pemilu. Namun yang lebih parah, kata Kamilov, Halius telah meneken kerjasama dengan pengawas pemilu untuk mengawasi tahapan politik tersebut. "Jelas kenakalan orang ini sudah luar biasa, wasit kok mau jadi pemain juga. Memalukan," ujar dia.

Ia pun mendesak Halius untuk meletakkan jabatannya sebagai ketua Komisi Kejaksaan. "Harus mundur kalau gentleman," ujarnya sembari mengingatkan agar masalah ini bisa segera dicermati oleh Komisi Pemilihan Umum.



Halius ikut berlaga dalam pemilihan legislatif 2014. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ini maju melalui PDI Perjuangan. Pria asal Kuranji, Padang ini mendapat nomor urut 2, persis di bawah Ketua PDI Sumbar Alex Lukman.


Halius sendiri membenarkan bahwa dirinya mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menegaskan sikap dan keputusannya itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan. "Sebelum mendaftar sebagai caleg, saya sudah berkomunikasi dengan KPU tentang hal ini, mereka mengganggap tidak ada masalah," kata Halius.

Ia menegaskan siap menjelaskan alasannya kepada Panitia Pengawas Pemilu bila dipanggil. Mantan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung itu menegaskan sejak dari awal telah mantap mundur dari jabatannya bila dinyatakan bertentangan dengan pencalegan itu. "Saya warga negara punya hak untuk berpolitik," ujar dia



TRI SUHARMAN


Berita Populer



Otto Hasibuan Mundur Sebagai Pengacara Akil
Djoko Kirmanto: Jokowi Jangan Ambil Wewenang Pusat
Kisah Cinta Ahok, Beda 9 Tahun dengan Istrinya

Jajal Bus Transjakarta Baru, Jokowi Kedinginan AC
Suami Khofifah Sudah Lama Menulis Hari Kematiannya

Berita terkait

Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

19 Februari 2024

Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

18 Februari 2024

Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?

Baca Selengkapnya

Politik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014

1 November 2023

Politik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014

Jokowi mengundang makan siang 3 capres. Langkah yang sebelumnya pernah dilakukan SBY pada 2014, mengundang buka puasa bersama capres-cawapres.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan

7 Agustus 2023

Relawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan

Relawan Jokowi yang mendukung Prabowo di Jatim dianggap tak memiliki jejak rekam mendukung Jokowi di Pemilu 2019.

Baca Selengkapnya

PPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

27 Juni 2023

PPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi alias Awiek menilai kualifikasi diri mantan Panglima TNI Andika Perkasa cocok sebagai ketua pemenangan Ganjar Pranowo

Baca Selengkapnya

Haris Azhar Tagih Komisi Kejaksaan Soal 5 Jaksa yang Dilaporkan Pembohongan Publik Perihal Luhut Pandjaitan

13 Juni 2023

Haris Azhar Tagih Komisi Kejaksaan Soal 5 Jaksa yang Dilaporkan Pembohongan Publik Perihal Luhut Pandjaitan

Kuasa hukum Haris Azhar, Ma'ruf Bajamal menyatakan belum mendapatkan informasi perkembangan pelaporan 5 jaksa penuntut umum ke Komisi Kejaksaan.

Baca Selengkapnya

Haris Azhar Laporkan 5 Jaksa dalam Kasus Pembohongan Publik, Komisi Kejaksaan: Senin Pleno

9 Juni 2023

Haris Azhar Laporkan 5 Jaksa dalam Kasus Pembohongan Publik, Komisi Kejaksaan: Senin Pleno

Komisi Kejaksaan juga melakukan rapat pleno perihal ini pada Senin, 12 Juni 2023, perihal laporan kuasa hukum Haris Azhar dan fatia Maulidiyanti.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Haris Azhar-Fatia Bawa Dua Bukti Laporkan Jaksa ke Komisi Kejaksaan

6 Juni 2023

Kuasa Hukum Haris Azhar-Fatia Bawa Dua Bukti Laporkan Jaksa ke Komisi Kejaksaan

Kuasa Hukum Haris Azhar-Fatia melaporkan jaksayang menangani perkara pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan ke Komisi Kejaksaan

Baca Selengkapnya

Tim Kuasa Hukum Haris Azhar - Fatia Laporkan 5 Jaksa ke Komisi Kejaksaan Atas Dugaan Pernyataan Bohong Soal Luhut

6 Juni 2023

Tim Kuasa Hukum Haris Azhar - Fatia Laporkan 5 Jaksa ke Komisi Kejaksaan Atas Dugaan Pernyataan Bohong Soal Luhut

Para jaksa dilaporkan karena menyebut Luhut berada di luar negeri sehingga tak bisa bersaksi di sidang.terdakwa Haris Azhar dan Fatia.

Baca Selengkapnya

Komisi Kejaksaan Terima Aduan 5 Jaksa Diduga Langgar Etik di Sidang Haris Azhar

6 Juni 2023

Komisi Kejaksaan Terima Aduan 5 Jaksa Diduga Langgar Etik di Sidang Haris Azhar

Lima jaksa yang menangani kasus dugaan pencemaran nama baik dengan tersangka Haris Azhar dilaporkan ke Komisi Kejaksaan. Luhut Binsar jadi sebabnya.

Baca Selengkapnya