KPK Geledah Ruang Fraksi, Rapat Demokrat Batal  

Kamis, 16 Januari 2014 13:52 WIB

Ruhut Sitompul. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat batal menggelar rapat dengan Ketua Harian Syariefuddin Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat ini dibatalkan karena Syarief tak hadir di Kompleks Parlemen. Namun, pembatalan itu bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi di beberapa ruang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (baca juga: KPK Benarkan Geledah Kantor Sutan Bhatoegana).

"Tidak jadi karena ada tugas mendadak," kata juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, di Kompleks Parlemen, Kamis, 16 Januari 2014. Dia membantah jika pembatalan acara ini disebabkan karena adanya penggeledahan di sekretariat. "Rencananya, pertemuan ini untuk merapatkan barisan menghadapi pemilu legislatif."

Sebelumnya, sejumlah petugas dari KPK menggeledah sejumlah ruangan di Gedung Nusantara I. Ruangan yang digeledah antara lain ruang kerja Ketua Komisi Energi Sutan Bhatoegana, anggota Komisi Energi Tri Yulianto, sekretariat fraksi di lantai sembilan, dan sekretariat Komisi Energi DPR. Penggeledahan yang dimulai sejak pukul 10 belum selesai hingga sekarang. Saat penggeledahan, penyidik ada yang memakai rompi KPK dan ada yang tidak.

Ruangan Sutan terletak di lantai sembilan dengan nomor 905. Sedangkan Tri Yulianto berada satu lantai di atasnya, yakni ruangan 1013. Sejumlah penyidik terlihat membongkar beberapa berkas di ruangan Sutan. Ruhut mengatakan tak akan menghalangi upaya KPK dalam memberantas KPK.

Sutan dan Tri Yulianto kerap dikaitkan dengan kasus SKK Migas. Dalam persidangan, Sutan bahkan disebut menerima uang dari Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas saat itu. Hingga saat ini, penggeledahan di kedua ruangan ini masih dilakukan. Wartawan dilarang masuk untuk melihat dua ruangan ini.

WAYAN AGUS PURNOMO


Terpopuler:
Jajal Bus Transjakarta Baru, Jokowi Kedinginan AC
Jokowi Buka Lagi Ide Sodetan Katulampa-Cisadane
BMKG: Hujan Lebat Akan Melanda Jakarta
Atasi Banjir, Ahok: Usir Semua Warga di Bantaran
Titik-titik Macet Total Malam Ini

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

3 menit lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

4 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

7 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

7 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

11 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya