Politikus Demokrat Bungkam Soal Pengeledahan Sutan  

Kamis, 16 Januari 2014 13:01 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan, di Jakarta. [TEMPO/Jacky Rachmansyah]

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan enggan berkomentar ketika ditanyai perihal penggeledahan ruang kerja Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. "Saya tidak tahu," kata dia ketika dihubungi Tempo, Kamis, 16 Januari 2014.

Ramadhan malah menyarankan untuk meminta pandangan dari Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf. Atau, kata dia, ke Ruhut Sitompul. "Mungkin mereka berdua lebih mengerti hal ini," dalih Ramadhan.

Tim komisi antirasuah sudah bergerak dari kantornya di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, ke Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta Pusat. Tim dikabarkan akan menggeledah dua ruangan kader Demokrat.

Ruangan Sutan terletak di lantai sembilan dengan nomor 905. Sedangkan Tri Yulianto berada satu lantai di atasnya, yakni ruangan 1013. Sejumlah orang yang mengenakan rompi KPK terlihat membongkar beberapa berkas di ruangan Sutan. Belum ada satu politikus Demokrat yang memberikan pernyataan atas penggeledahan ini.

Sutan dan Tri Yulianto kerap dikaitkan dengan kasus SKK Migas. Dalam persidangan, Sutan bahkan disebut menerima uang dari Rudi Rubiandini ketika menjabat Kepala SKK Migas. Hingga saat ini, penggeledahan di kedua ruangan ini masih dilakukan. Wartawan dilarang masuk untuk melihat dua ruangan ini.

AMRI MAHBUB | WAYAN AGUS


Terpopuler:
BBM Lengkap Akil Soal Idrus, Setya, & Pilgub Jatim
Ruhut Tuding Jokowi Memble Hadapi Banjir
Akil Kesal pada Idrus Marham Soal Pilkada Jatim
Otto Hasibuan Mundur Sebagai Pengacara Akil
Djoko Kirmanto: Jokowi Jangan Ambil Wewenang Pusat

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

7 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

7 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

16 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya