TEMPO.CO, Madiun-- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku belum tahu perkembangan kasus dugaan suap pemilihan Gubernur Jawa Timur yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena tidak terlalu paham masalahnya, Muhaimin enggan berkomentar lebih jauh, termasuk soal kemungkinan dianulirnya pelantikan pada Februari mendatang seandainya dugaan suap itu terbukti.

"Saya belum tahu perkembangannya. (Pembatalan pelantikan atau tidak) itu tergantung keputusan Mahkamah Konstitusi dan KPK," ujar Muhaimin usai membagikan bantuan kepada anak yatim piatu dan anak difabel di aula Wisma Haji Kota Madiunl, Jawa Timur, Selasa 14 Januari 2014.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengatakan bahwa potensi kecurangan dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah memang cukup tinggi. "Makanya harus diantisipasi, setiap pelaksanaannya harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai ada peluang untuk curang," kata dia.

Kasus dugaan suap pilkada Jatim terungkap setelah Akil Mochtar ditangkap KPK karena menerima suap pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lebak.

Saat itu, sengketa pilkada Jawa Timur juga tengah disidangkan di MK dan Akil duduk sebagai anggota majelis hakim. Gugatan sengketa pilkada ini diajukan pasangan Khofifah Indar Parawansa - Herwan Sumawireja yang diusung PKB.

KPK menduga Akil meminta suap lewat Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto melalui perantara Ketua Partai Golkar Jawa Timur, Zainuddin Amali. Adapun uang yang diminta Akil sebanyak Rp 10 miliar. Uang itu ditengarai untuk memenangkan pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf dalam persidangan di MK.

Soekarwo membantah tudingan itu. "Semua clean dan clear. Nggak ada sama sekali, masak harus sumpah pocong?" katanya ditemui seusai salat Jumat di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat, 10 Januari 2014.

NOFIKA DIAN NUGROHO