Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo. TEMPO/ Nita Dian
TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjamin tak akan bisa ada kapling mengkapling dalam penyaluran bantuan sosial yang dilakukan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. “Tidak ada kapling mengkapling penyaluran bantuan oleh DPRD,” kata Ganjar Pranowo, Sabtu 11 Januari 2014.
Pernyataan Ganjar ini menanggapi adanya rekaman rapat anggota DPRD yang membagikan dana aspirasi. Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi itu terdengar ada rencana pembagian jatah bansos dalam APBD 2014. Dalam rekaman rapat, Rukma menyebut per anggota dewan dijatah dana aspirasi Rp 4 miliar.
Tak hanya itu, tiap komisi juga dijatah Rp 20 miliar-25 miliar. Rukma pun bersuara: ”Saya sendiri dapat Rp 25 miliar. Wakil-wakil (Pimpinan DPRD) dapat Rp 20 miliar,” kata Rukma. Jika lancar, total dana aspirasi itu sekitar Rp 500 miliar. Dalam rekaman rapat itu, Rukma menyatakan skema dana aspirasi itu merupakan hasil rapat dengan pihak eksekutif (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).
Rukma sudah mengakui adanya rapat itu. Kata dia, rapat itu baru usulan anggota. Saat diajukan ternyata ditolak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena anggarannya tak sesuai kebutuhan.
Toh Ganjar menyatakan sah-sah saja jika anggota DPRD ikut memperjuangkan dana bantuan untuk kelompok masyarakat. Kata dia, seorang wakil rakyat memang harus bisa menyerap aspirasi konstituennya. Salah satu aspirasi itu biasanya bisa menyalurkan bantuan. “Itu tidak apa-apa,” kata dia.
Ganjar mengaku pernah bertemu seorang wakil rakyat di Amerika Serikat yang menjabat sebanyak sembilan kali karena sering memperjuangkan bantuan ke konstituennya. Ganjar menyatakan yang tak boleh dalam penyaluran bantuan itu adalah jika anggota DPRD malah memotong bantuan yang seharusnya diperuntukan untuk masyarakat.
Sebelumnya di Kota Yogyakarta DPRD malah digeruduk ormas, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi), Kamis 9 Januari 2014. Pasalnya, ormas yang baru berdiri dua tahun itu memprotes pemangkasan dana bantuan sosial oleh dewan yang mereka ajukan untuk tahun anggaran 2014. Formi yang biasa menggelar senam masal ini mengajukan anggaran yang biasanya hanya Rp 100-Rp 150 juta kini mengajukan Rp 2 miliar.
Badan Anggaran DPRD Kota Yogya memang menggencarkan pemangkasan besar besaran dana hibah dan bantuan sosial agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik menjelang pemilu 2014. “Kalau alasannya dewan khawatir kami menyalahgunakan dana itu untuk kegiatan kampanye salah satu calon, itu tak masuk akal,” kata Wakil Ketua Formi Kota Yogyakarta Dwi Astuti yang pernah menjadi anggota DPRD dari Fraksi Golkar.
