TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mempersilakan Anas Urbaningrum untuk menyampaikan semua yang diketahuinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, Demokrat tidak akan khawatir dengan "nyanyian" mantan ketua umumnya itu meskipun bakal menyerempet Cikeas.
"Kami tidak tahu apa yang dia ketahui, tetapi kami sama sekali tidak khawatir terhadap itu," ujar Max ketika dihubungi Tempo, Jumat, 10 Januari 2014.
Anas menjalani pemeriksaan di KPK sebagai tersangka kasus Hambalang. Ia dipastikan bakal ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Dalam beberapa kesempatan, Anas sempat menyampaikan skandal Hambalang tidak akan berhenti pada dirinya. Ia mengatakan kasus yang menjeratnya merupakan halaman pertama, masih ada halaman-halaman selanjutnya dalam kasus tersebut.
Max mengatakan partainya menyerahkan masalah Anas kepada proses hukum. Ia yakin KPK akan menegakkan hukum secara adil. "Kami sama sekali tidak berkepentingan lagi dengan kasus hukum ini, kami serahkan semuanya kepada hukum," katanya.
Dia pun mengklaim partainya tidak khawatir bila kasus Anas bakal menyandera partainya pada tahun politik ini. Meskipun kasus Anas dianggap bakal berpengaruh, anggota Komisi Pertahanan DPR itu yakin publik bisa memberikan penilaian baik terhadap partainya."Opini masyarakat semakin luwes terhadap setiap persoalan," katanya. "Konstituen kami di kampung-kampung juga tidak terpengaruh."
TRI SUHARMAN
Terkait:
Pengacara: Seret Anas, KPK Mesti Beri Hadiah Nazar
SBY Minta Proses Hukum Anas Tak Dipolitisasi
Dipanggil KPK?, Anas : Tunggu Saja!
KPK Silakan Anas Ambil Langkah Hukum
Berita terkait
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya
5 menit lalu
Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal
9 jam lalu
KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Senin pekan depan.
Baca SelengkapnyaIstana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK
9 jam lalu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
12 jam lalu
Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.
Baca SelengkapnyaKelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta
12 jam lalu
Fakta Terbaru Sidang Syahrul Yasin Limpo (SYL), di antaranya pejabat Kementan diminta Rp 1 miliar
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Mangkir dalam Sidang Etik Hari Ini, Dewas KPK: Padahal Sudah Sepakat Kemarin
13 jam lalu
Menurut Dewas KPK, surat permintaan penundaan ini adalah yang ketiga kalinya diajukan Nurul Ghufron selama menjalani proses sidang etik.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah dan Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar
13 jam lalu
Ali Fikri mengatakan tim penyidik telah melakukan penggeledahan sekaligus penyitaan satu unit rumah milik Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar.
Baca SelengkapnyaBegini Respons Rektor IPB soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK
14 jam lalu
Nama Arief muncul di antara sebelas calon anggota Pansel KPK yang beredar.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP
14 jam lalu
BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP
Baca SelengkapnyaEks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar
15 jam lalu
Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.
Baca Selengkapnya