TEMPO.CO, Kupang- Ribuan warga Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat, 10 Januari 2014 menggelar aksi unjuk rasa di Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1618 Kefamenanu. Aksi dilakukan setelah terjadi penghadangan terhadap Bupati TTU Raymundus Fernandez oleh Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1618 Timor Tengah Utara Letnan Kolonel Eusebio Hornay bersama sejumlah anggota TNI.
Dalam aksi tersebut, massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Timor Tengah Utara mengungkapkan dosa-dosa yang dilakukan Komando Distrik Militer (Kodim) 1618 Kefamenanu Letkol Eusibio Hornay selama menjabat sebagai Dandim di TTU.
Koordinator Forum Rakyat TTU Dolvianus Kollo menyebutkan dosa-dosa Dandim TTU di antaranya mengancam seluruh anggota DPRD TTU untuk tidak mengikuti sidang pembahasan APBD TTU tahun anggaran 2014. "Ancaman ini akan merugikan masyarakat TTU dan menghambat proses pembangunan di daerah ini," katanya, Jumat, 10 Januari 2014.
Menurut Dolvianus, penghadangan terhadap bupati dan rombongan di Kelurahan Sasi disebutnya sebagai sebuah intervensi proses hukum di Kabupaten TTU sehingga proses hukum yang sedang berkembang di daerah itu sangat tendensius dan lebih mementingkan kepentingan Dandim 1618 dan kelompoknya. "Dandim juga terindikasikan terlibat aktif berpolitik praktis," ujarnya.
Dandim juga bertindak kurang etis terhadap Kepala Dinas Perikanan Kabupaten TTU dengan hujatan, mengancam dan mengirim kata-kata yang tidak sopan. Dandim 1618 TTU melakukan tindakan intimidasi, yaitu dengan mengirimi uang senilai Rp 100 ribu dengan dalil uang tersebut digunakan untuk membeli bendera Merah Putih."
Oleh karena itu, Forum Rakyat Timor Tengah Utara minta agar tentara konsisten menjalankan tugasnya sesuai ketentuan undang-undang.
Dandim 1618 Kefamenanu Letkol Eusebio Hornay tidak bisa dihubungi wartawan dari Kupang. Telepon yang digunakan wartawan tidak bisa menjangkau telepon Dandim. Sedangkan Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang Brigadir Jenderal Achmad Yuliarto sedang berada di Jakarta.
