Mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (tengah). ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan keputusan Anas Urbaningrum tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 7 Januari 2014, adalah langkah keliru. Ade mengatakan, absennya bekas Ketua Umum Partai Demokrat ini justru membuat masyarakat tak simpati kepada Anas.
"Di satu sisi, dia beberapa kali menyatakan tak bersalah, bahkan pernah ekstrem mengatakan kalau terima duit siap digantung di Monas. Tapi, dibandingkan tersangka lain seperti Andi Mallarangeng, Anas kalah gentle," kata Ade ketika dihubungi Tempo, Rabu, 8 Januari 2014.
Ade mengatakan, sebagai mantan ketua umum partai, Anas seharusnya taat kepada hukum yang berlaku. Langkah Anas absen dari panggilan KPK dan upaya mendiskreditkan KPK menurut Ade adalah bentuk ketakutan Anas.
"Dia mendorong isu bahwa ini dipolitisasi, bahwa Anas dizalimi untuk kepentingan politik lain. Tetapi publik sudah cerdas, orang sudah tahu siapa aktor antagonis dan protagonis," kata Ade.
Pada Selasa, 7 Januari 2014, Anas Urbaningrum mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Kubu mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini beralasan tak paham alasan penetapan Anas sebagai tersangka.
Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menuding Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditemani Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menyambangi kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin, 6 Januari 2014. Juru bicara PPI, Ma'mun Murod Al-Barbasy, mengatakan pertemuan sehari sebelum Ketua Presidium Nasional PPI Anas Urbaningrum dijadwalkan diperiksa KPK ini seolah KPK 'melapor' kepada penguasa.
