TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaksa Penuntut Umum Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan dakwaan atas Gubernur Aceh (nonaktif) Abdullah Puteh, yang diduga korupsi dalam pembelian helikopter, meminta kepada majelis hakim agar tetap melanjutkan jalannya persidangan sambil menunggu putusan MK tentang KPK. Menurut salah seorang jaksa, Wisnu Baroto, KPK diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri, Bram HD Manoppo. Kewenangan reproaktif atau berlaku surutnya, KPK, diajukan uji materil. KPK, menurut Wisnu, memang tidak berhak mengadili Puteh dalam dugaan korupsi tersebut. "Yang berhak ialah pengadilan tindak pidana korupsi,"kata Wisnu. Lagipula, menurut Wisnu, KPK tidak melakukan dakwaan atau tuntutan terhadap Puteh dengan dasar hukum atau undang-undang yang berlaku surut terhadapnya. "Dalam kasus ini, terdakwa didakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.31 tahun 1999 jo. UU no.20 tahun 2001 yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan,"kata Wisnu. Pembelian helikopter sendiri dilakukan pada 2001. Menurut Jaksa Yessi Esmeralda, dalam undang-undang No.30 tahun 2002 tentang KPK disebutkan bahwa korupsi ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan peristiwa bom Bali yang masih dikategorikan sebagai kejahatan biasa yang sangat kejam sesuai dengan putusan MK tentang UU No.16/2002 jo. Perpu No.2/2002 tentang pemberlakukan surut UU No.15/2002 jo. Perpu No.1/2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pertimbangannya adalah bahwa korupsi adalah kegiatan yang merugikan keuangan negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. "Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa,"ujar Yessi. Sampai putusan sela Senin (10/1) depan, oleh karena itu, Jaksa minta majelis hakim yang diketuai Tresna Menon untuk tetap melanjutkan persidangan hingga MK mengeluarkan keputusannya.Ami Afriatni