Terdakwa kasus pengadaan Alquran dan Laboratorium Komputer Zulkarnaen Djabar (kedua kanan) dan putranya Dendy Prasetya (kiri) menyatakan banding setelah mendengarkan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta (30/5). ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO , Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochammad Jasin mengatakan rencana jahat untuk menggangsir proyek pengadaan Al-Quran 2012 dilakukan oleh rekanan yang sama dengan yang menggangsir duit negara pada pengadaan Al-Quran 2011. “Hanya saja, identitas perusahaan disamarkan melalui nama baru,” ujar bekas wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini (berita sebelumnya di sini: #Korupsi Pengadaan Al-Quran).
Meski identitas perusahaan disamarkan, jenis Al-Quran yang ditawarkan memiliki spesifikasi yang sama. “Hanya tulisan tahun di halaman depan saja yang beda. Saya curiganya di situ.”
Rekanan yang mengikuti proyek itu, kata Jasin, juga menaikkan harga produk mereka. Harga penawaran Al-Quran dinaikkan menjadi Rp 31.600 atau Rp 500 lebih mahal dari harga pengadaan 2011.
Jasin menyatakan telah meminta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam agar tak melunasi tagihan yang diajukan perusahaan pencetak Al-Quran tersebut. Penolakan pembayaran itu dilakukan lantaran perusahaan itu menempuh cara pengadaan yang sama dengan tahun sebelumnya.
Sebelumnya diberitakan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menemukan indikasi penggelembungan dana pengadaan Al-Quran tahun anggaran 2012 sebesar Rp 21,7 miliar. Inspektur Jenderal Kementerian Mochammad Jasin mengatakan penggelembungan itu membuat biaya pengadaan melonjak naik menjadi Rp 60 miliar. "Tapi tidak kami bayarkan, jadi kami (Kementerian Agama) selamat," kata Jasin, di kantornya Selasa lalu.
Kasus korupsi pengadaan Al-Quran tahun anggaran 2011 telah menyeret politikus Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya. Dalam vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Zulkarnaen disebut menerima duit Rp 14,39 miliar sebagai komitmen pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer dan diganjar hukuman 15 tahun penjara. Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis itu.
