TEMPO.CO, Batam - Kepala KPP Pratama Batam, Yudi Asmara Jaka Lelana, mengatakan bahwa kesadaran para pengusaha di Batam untuk membayar pajaknya masih rendah. Dari 432 ribu wajib pajak kalangan pengusaha, hanya 50 persen yang membayar pajak.
"Untuk objek pajak nonkaryawan atau pengusaha, hanya 21,56 persen yang sadar membayar pajak. Sedangkan PPh Badan mencapai 50 persen," kata Rudi, Senin, 16 Desember 2013.
Adapun objek pajak karyawan mencapai 38,56 persen. Jumlah objek pajak nonkaryawan atau pengusaha sebanyak 17.000. Namun, yang aktif membayar pajak hanya 7000 orang. "Masih banyak pengusaha secara perorangan yang belum sadar pentingnya membayar pajak," kata Rudi.
Target perolehan pajak 2012 senilai Rp 649 miliar, tapi hanya terealisasi senilai Rp 682 miliar. Sedangkan target perolehan dana dari pajak 2013 senilai Rp 838 miliar, yang hingga 15 Desember 2013 telah terkumpul senilai Rp 752 miliar.
Rudi berharap pada akhir tahun 2013 target tersebut tercapai. Untuk mencapai target, maka pihak pajak Pratama Batam akan menagih para piutang di pemerintahan, khususnya dinas-dinas pemegang SKPD di Kota Batam.
Tahun depan, ditargetkan 60 persen dari wajib pajak membayar pajak sehingga devisa negara bertambah. Untuk mewujudkan target itu, pihak KPP Pratama Batam mengajak para mahasiswa dan pelajar tingkat sekolah menengah atas untuk menggelar acara sosialisasi kesadaran membayar pajak.
"Kami juga menggandeng Radio Republik Indonesia Batam untuk sosialisasi kesadaran membayar pajak sampai ke pulau-pulau wilayah Batam yang berjumlah 348 pulau itu," ucap Rudi.
Jenis dan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta 2024
21 Januari 2024
Jenis dan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta 2024
Pemprov DKI Jakarta resmi menerbitkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini diundangkan sejak 5 Januari 2024.
