TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 16 Desember 2013, menggelar rapat kerja dengan Kepala Polri Jenderal Sutarman. Komisi Hukum bakal menanyakan hasil blusukan Sutarman ke berbagai daerah setelah menjabat sebagai pimpinan tertinggi korps Bhayangkara.
"Perkembangan dua-tiga bulan terakhir, dia kan sudah berkeliling Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Tjatur Sapto Edy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 16 Desember 2013.
Politikus Partai Amanat Nasional ini mengatakan, agenda rapat ini adalah mengenai agenda rutin pengawasan dan anggaran. Selain itu, Komisi Hukum juga akan menanyakan mengenai penundaan kebijakan memperbolehkan polisi wanita memakai jilbab. "Ini harus kami minta laporannya," kata dia. (Baca : Kapolri: Saya yang Minta Jilbab Polwan Ditunda)
Agenda lain yang menjadi fokus Komisi Hukum adalah mengenai potensi gangguan keamanan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Menurut Tjatur, kemarin sudah ada laporan mengenai potensi gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Dia menyatakan, biasanya pada bulan Desember selalu ada gangguan terkait pengibaran bendera Bintang Kejora. "Sekarang tidak ada, ada apa," ujar dia.
Jenderal Sutarman sudah hadir di ruang tunggu Komisi Hukum. Namun, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal itu tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan.
Disebut Berbaur dengan Warga Saat Kontak Senjata, TPNPB OPM: Kami Kan Perang Gerilya
2 hari lalu
Disebut Berbaur dengan Warga Saat Kontak Senjata, TPNPB OPM: Kami Kan Perang Gerilya
TPNPB-OPM, menjelaskan soal penyerangan markas Kepolisian Sektor Homeyo di Distrik Homeyo, Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah, sebagai perang gerilya.
Jasa Raharja dan Korlantas Polri Upayakan Kelancaran Lalu lintas dan Zero Accident di HUT RI
2 hari lalu
Jasa Raharja dan Korlantas Polri Upayakan Kelancaran Lalu lintas dan Zero Accident di HUT RI
Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, bersama Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Aan Suhanan, meninjau kesiapan pengamanan dan pengawalan upacara HUT RI ke-79, di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
