Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertahanan, keamanan, dan informasi berencana mengklarifikasi aduan Komisi Nasional Perempuan sehubungan pernyataan tak sensitif gender. Klarifikasi rencananya dilakukan siang ini dengan pimpinan Badan Kehormatan
"Siang ini saya minta ketemu pimpinan BK," kata Ketua Komisi Pertahanan Mahfudz Siddiq di kompleks parlemen, Senayan, Kamis, 12 Desember 2013. Dia menjelaskan, ada sejumlah kejanggalan dalam aduan Komnas Perempuan. Dari sisi waktu, peristiwa ini terjadi dalam uji kelayakan lima bulan lalu. "Jika mau komplain, kenapa tidak dari dulu,” katanya.
Mahfudz menuding laporan ini ditunggangi oleh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia yang gagal dalam seleksi. Menurut dia, Komisi memutuskan dalam hasil uji kelayakan KPI ada manuver untuk menggugat proses pemilihan. Manuver ini, kata dia, ramai dibicarakan di media sosial. Dia menjelaskan, usaha ini gagal karena proses seleksi KPI dilakukan sesuai dengan kewenangan dan aturan perundang-undangan.
Mahfudz menuturkan aduan ini dilakukan oleh beberapa orang dengan mengatasnamakan masyarakat. "Calon anggota KPI tak ada yang mengeluhkan soal ini," ujar dia.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahta ini, Komnas Perempuan juga tak mengklarifikasi dugaan pelecehan itu kepada calon anggota. Aduan tersebut, kata dia, diterima begitu saja oleh Komnas dan diteruskan kepada Badan Kehormatan.
