TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz membantah bahwa penundaan pembentukan Pansus Bulog II di DPR menunggu vonis dari pengadilan. Menurut dia, penundaaan itu untuk mengamati bagaimana proses hukum berjalan. “Kalau kita sudah sepakat dengan mekanisme hukum, kita tunggulah peradilan itu. Jika kelak dirasakan adanya ketidakadilan maka saat itulah pansus bisa bekerja,” kata Hamzah kepada pers seusai membuka Munas I Gaspermindo di Gedung YPKI, Jakarta, Selasa (19/3). Ketua umum PPP ini menekankan, sejak awal proses penyelesaian masalah penyelewengan dana nonbujeter Bulog itu tidak dibagi dua, antara proses politik dan hukum. Karena itu, ia lebih menitik beratkan agar proses hukumnya yang berjalan dan menghasilkan keputusan yang adil. “Jadi bukan soal dibagi dua, mana ada peradilan politik?” argumennya. Seperti diberitakan, dalam sidang paripurna Senin (18/3) DPR lagi-lagi menunda keputusan pembentukan Pansus Bulog II sampai Mei 2002. Keputusan akhir itu dicapai setelah melakukan lobi-lobi yang panjang dan melelahkan. DPR akan terus mengamati jalannya proses hukum. Sementara itu Akbar Tandjung sendiri akan segera menjalani sidang di pengadilan pada 25 Maret mendatang. (Dara – Tempo News Room)