TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Pembaruan Banten (MPB) menyerukan dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menetapkan Gubernur Banten Atut Chosiyah sebagai tersangka. "Ini momentum tepat bagi KPK untuk segera menetapkan status Atut sebagai tersangka. Rakyat Banten rindu keadilan," kata koordinator MPB, Uday Suhada, kepada Tempo di Tangerang, Selasa, 10 Desember 2013.
MPB--yang terdiri atas sejumlah tokoh asal Banten, seperti Saiful Mujani, Dahnil Azhar, Ade Irawan, dan sejumlah kaum muda pegiat antikorupsi--bahkan menjamin Banten tidak akan mengalami kerusuhan jika KPK menetapkan Atut sebagai tersangka. "Pimpinan KPK tidak perlu ragu dan khawatir terjadi chaos jika Atus ditetapkan sebagai tersangka," ujar Uday.
Uday mengatakan bahwa penggelontoran dana hibah dan bantuan sosial, yang kemudian menyengsarakan rakyat Banten dan menguntungkan kroni dan sanak keluarga Gubernur, merupakan bukti nyata keterlibatan Atut dalam dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan bukti dan data lengkap menyoal itu sudah dilaporkan dan diserahkan kepada lembaga antirasuah.
Belum lagi soal keterlibatannya dalam perkara yang menimpa adiknya, Chaeri Wardhana, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Akil Mochtar ketika menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. (Baca: KPK Terang-terangan Bidik Keluarga Atut)
Sehari sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad juga telah memperingatkan Gubernur Atut untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Atut diperingatkan menyusul mangkirnya dalam pemeriksaan pada 4 Desember lalu. Abraham mengancam lembaganya akan menjemput paksa Atut dari Banten untuk dibawa ke KPK (Baca: Ratu Atut Mangkir Lagi, KPK Akan Jemput Paksa). Sedianya Gubernur Banten itu hendak diperiksa sebagai saksi kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan kepala daerah Lebak dengan tersangka Akil Mocthar, Chaeri alias Wawan, dan Susi Tur Andayani. (Baca: KPK: Dinasti Politik seperti Banten Rawan Korupsi)
Dihubungi terpisah melalui sambungan telepon selular ajudan Atut, Linda, nomor teleponnya tidak aktif. Sejak pencekalan bosnya, ponsel Linda tidak berdering lagi. Linda pun pernah diperiksa oleh KPK. Dia dianggap tahu aliran dana yang dipakai Atut dalam setiap kegiatan apa pun, termasuk pelesir ke Kairo, Mesir.
AYUCIPTA
Berita terkait
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
23 Agustus 2023
Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaKontingen Banten Siap Ikuti Jumbara PMR Nasional IX 2023
28 Juni 2023
Sebanyak 75 peserta kontingen Banten telah mengikuti berbagai tahapan seleksi.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Sebut Dinasti Politik Banten Bikin Rentan Hak Pemilih di Pemilu 2024
12 Mei 2023
Komnas HAM melakukan pemantauan pra pemilu untuk menemukan potensi kerawanan hilangnya hak warga negara dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRiwayat Sesar Ujung Kulon, Sesar Aktif Penyebab Gempa Banten
11 Mei 2023
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa Banten kemarin dipicu aktivitas sesar aktif dasar laut.
Baca SelengkapnyaPemkot Tangsel Klaim Kasus Stunting Terendah di Provinsi Banten
28 Januari 2023
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan pentingnya kepastian hukum bagi kelurahan untuk menjalankan peran dan kewenangan dalam melawan stunting.
Baca SelengkapnyaSekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI
5 Oktober 2022
Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.
Baca SelengkapnyaSelain Lukas Enembe, Inilah Daftar Gubernur yang Pernah Jadi Tersangka KPK
22 September 2022
Penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK menambah daftar gubernur yang jadi tersangka.
Baca SelengkapnyaMentan Dorong Banten Hasilkan Kedelai Lokal Berkualitas
15 September 2022
Banten memiliki lahan yang subur dan bisa dilakukan penanaman kedelai secara besar-besaran.
Baca SelengkapnyaMakin Tercekik Setelah Tarif Ojek Online Naik
8 September 2022
Pengemudi ojek online khawatir jumlah penumpang akan semakin berkurang setelah pemerintah menetapkan tarif ojek online baru pasca-kenaikan harga BBM.
Baca SelengkapnyaJalan Nasional di Provinsi Banten Diklaim Siap untuk Mudik Lebaran 2022
12 April 2022
Untuk persiapan Mudik Lebaran 2022, Pemprov Banten telah merampungkan pembangunan dua jembatan, yakni Jembatan Aria Wangsakara dan Ciberang.
Baca Selengkapnya