Soal Vila Jenderal, Pemkab Bogor: Tunggu Giliran

Reporter

Editor

Febriyan

Selasa, 10 Desember 2013 06:43 WIB

Salah satu Vila yang masih berdiri utuh di desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, Rabu (27/11). TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bogor berjanji tak akan mengistimewakan vila milik sejumlah jenderal di hulu Sungai Ciliwung yang bermasalah. Namun, pembongkaran dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur.

"Kami tidak pandang bulu. Kalau melanggar, ditindak. Buktinya, Satpol PP sudah berhasil membongkar bangunan liar milik seorang pejabat," kata Bupati Bogor Rachmat Yasin kepada Tempo di Cibinong, Senin, 9 Desember 2013.

Sejumlah vila milik jenderal di hulu Sungai Ciliwung hingga saat ini masih belum tersentuh penertiban. Padahal, vila-vila mewah ini berdiri di atas daerah resapan air. Sejumlah pemilik vila tersebut itu antara lain mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Wiranto, mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso, mantan Menteri Kehakiman Oetojo Oesman, mantan Panglima Kodam Jaya Letnan Jenderal Purnawirawan Djadja Suparman, Haris Sudarno, H.B.L. Mantiri, mantan Menteri Sekretaris Negara (almarhum) Moerdiono, mantan Gubernur DKI Jakarta Tjokropranolo, pengusaha King Juwono, Moetojib, dan Suryadi.

Menurut Rachmat, eksekusi bangunan liar ini tidak mudah dan sederhana. Benturan dengan masyarakat setempat yang menghendaki vila tetap berdiri kerap menjadi penghambat penertiban. Dengan begitu, pembongkaran bangunan liar tetap membutuhkan waktu dan strategi. "Kami tidak mau ada bentrokan fisik dengan masyarakat. Meski bertahap, pembongkaran terus berjalan," dia menjelaskan. "Kalau tahun sekarang tidak selesai, akan dilanjutkan tahun 2014."

Selama ini, Bupati menceritakan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman masih terus bekerja melakukan pendataan dan mengirim surat peringatan kepada seluruh pemilik bangunan tak berizin di Puncak. Isi surat tersebut meminta agar pemilik bangunan membongkar sendiri bangunannya. Setelah tiga kali surat dan tak ada tanggapan, lanjutnya, Pemkab Bogor pasti akan melakukan bongkar paksa."Membongkar itu ada prosedurnya. Bukan berarti dibiarkan."

Khusus vila milik para jenderal di Blok Citamiang, Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman memastikan tidak akan membiarkannya terus berdiri tegak di atas lahan milik negara. Bahkan, para pemilik tidak mempermasalahkan jika ada pembongkaran. "Enggak masalah, hanya tunggu giliran saja," kata politikus PDI Perjuangan ini.


ARIHTA U. SURBAKTI

Berita Terpopuler:


Artijo, Hakim 'Killer' di Mata Koruptor
Tabrakan Kereta Ulujami Mirip Tragedi Bintaro
Ini Koleksi Vila Para Jenderal di Citamiang
Kerusuhan Pecah di Little India Singapura
Tabrakan Kereta Bintaro, Sopir Tangki Maksa Melintas?
Kronologi Kerusuhan di Little India, Singapura




Advertising
Advertising

Berita terkait

Pemerintah Kabupaten Bogor Minta Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut

11 Mei 2022

Pemerintah Kabupaten Bogor Minta Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor meminta masyarakat waspada hepatitis akut. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi mengatakan hepatitis akut sedang marak namun belum diketahui penyebab

Baca Selengkapnya

Kabupaten Bogor Fokus Penanggulangan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19

9 Desember 2020

Kabupaten Bogor Fokus Penanggulangan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19

Saat ini angka kemiskinan Kabupaten Bogor naik menjadi 9,26 persen dari sebelumnya 7,14.

Baca Selengkapnya

Longsor Sukajaya: Pemkab Bogor Bangun 2.704 Hunian Sementara

22 April 2020

Longsor Sukajaya: Pemkab Bogor Bangun 2.704 Hunian Sementara

Pemerintah Kabupaten Bogor membangun hunian sementara bagi warga Sukajaya yang menjadi korban longsor pada awal tahun ini.

Baca Selengkapnya

Cegah Virus Corona, PNS Bogor Hapus Absensi dengan Sidik Jari

18 Maret 2020

Cegah Virus Corona, PNS Bogor Hapus Absensi dengan Sidik Jari

Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan absensi manual untuk mencegah penularan virus Corona. Semula memakai absensi sidik jari.

Baca Selengkapnya

Bogor Rentan Longsor, Pemkab Akan Sisir Bangunan Warga

21 Februari 2020

Bogor Rentan Longsor, Pemkab Akan Sisir Bangunan Warga

Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyisir bangunan warga yang rawan terkena longsor.

Baca Selengkapnya

Korban Longsor Sukajaya Butuh Rp 105 M untuk Pemulihan

15 Februari 2020

Korban Longsor Sukajaya Butuh Rp 105 M untuk Pemulihan

Pemkab Bogor meminta dana bantuan kepada Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur pasca longsor Sukajaya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Relokasi Korban Longsor, Pemkab Siapkan 81 Ha Lahan

5 Februari 2020

Jokowi Minta Relokasi Korban Longsor, Pemkab Siapkan 81 Ha Lahan

Presiden Jokowi minta korban longsor Sukajaya pindah dari daerah rawan. Bupati Bogor sudah menyiapkan lahan.

Baca Selengkapnya

DPR Minta Jokowi Komandani Penertiban Vila Liar Milik Pembesar

4 Januari 2020

DPR Minta Jokowi Komandani Penertiban Vila Liar Milik Pembesar

DPR menyebut vila liar di puncak milik pembesar menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta dan sekitarnya. Presiden Jokowi perlu turun tangan.

Baca Selengkapnya

Banjir Jakarta, DPR Singgung Vila Liar di Puncak Milik Pembesar

4 Januari 2020

Banjir Jakarta, DPR Singgung Vila Liar di Puncak Milik Pembesar

DPR mengatakan salah satu penyebab banjir Jakarta dan sekitarnya adalah vila liar di puncak milik para pembesar atau tokoh Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak

17 September 2019

Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kurun dua tahun terakhir belum memiliki data terbaru jumlah bangunan liar di kawasan Puncak.

Baca Selengkapnya