Kabareskrim Baru Janji Buat Jera Ormas Perusuh

Reporter

Editor

Febriyan

Sabtu, 7 Desember 2013 06:02 WIB

Suhardi Alius. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Suhardi Alius, berjanji akan membuat jera organisasi masyarakat yang kerap berbuat kericuhan. Dia pun memiliki kiat khusus yang sudah diujinya saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. “Pasti akan kami tindak tegas supaya memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya saat berkunjung ke kantor Tempo, Jumat, 6 Desember 2013.

Suhardi yang baru dilantik pagi tadi oleh Kapolri Jenderal Sutarman mengisahkan pengalamannya saat menangani ormas. Menurut dia, salah satu trik yang bisa membuat jera anggota ormas yang kerap berbuat onar adalah menahannya jauh dari kota kediamannya. "Kalau begitu kan keluarganya juga susah untuk mengunjungi," ujar lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985 ini.

Selain menjauhkan para pelaku dari keluarga dan rekan-rekannya, penahanan dengan cara itu bertujuan untuk menghindarkan polres dari sasaran amuk massa.

Semasa menjadi Kapolres Jakarta Barat 2004 lalu, Suhardi pernah mencegah suatu ormas agama yang ingin melakukan sweeping menjelang bulan Ramadan. Menurut dia, tak ada landasan hukum sebuah ormas melakukan aksi penyisiran. "Sweeping urusan kami, bukan sampeyan. Saya ancam akan saya tangkap kalau mereka melakukan itu," ujarnya.

Suhardi Alius menggantikan Jenderal Sutarman sebagai Kabareskrim. Sutarman yang saat ini menjabat sebagai Kapolri memang dikenal dekat dengan pria berusia 51 tahun ini. Saat Sutarman menjabat sebagai Kabareskrim, Suhardi menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Dia pun sempat beberapa bulan menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat sebelum akhirnya didapuk sebagai Kabareskrim.

TIKA PRIMANDARI

Berita Terpopuler
Mandela Anggota Kehormatan MU dan 14 Rahasianya
Batik Mandela Disebut Madiba
Cara Mandela Dewasakan Militer Anti-Apharteid
Soeharto Juluki Nelson Mandela Pendekar Keadilan




Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

9 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya