Schapelle Corby. (AP Photo/Firdia Lisnawati, File)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menyatakan penghentian sementara kerja sama antara Indonesia dan Australia tidak berpengaruh pada kebijakan pemerintah memberikan grasi atau pengurangan hukum terhadap Schapelle Leigh Corby, terpidana penyelundupan 4,1 kilogram mariyuana asal Australia.
"Tidak ada urusannya itu. Corby akan mendapatkan hak-haknya manakala seluruh aturan yang memberikan hak-hak itu terpenuhi," ujar Amir seusai menggelar rapat RUU KUHAP di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 21 November 2013.
Amir mengatakan pemberian grasi maupun bebas bersyarat terhadap terpidana diatur dalam perundang-undangan, sehingga tidak berpengaruh terhadap kebijakan untuk menghadapi situasi tertentu. "Kami bekerja secara perundang-undangan, kami tidak boleh secara emosional," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Tindakan ini menyusul munculnya dugaan Australia menyadap Yudhoyono beserta jajarannya. Dugaan itu bermula dari dokumen yang dibocorkan Edward Snowden.
Kerja sama lain yang juga tidak diputuskan dengan Australia, kata Amir, adalah pemberian bantuan hukum terhadap warga Negeri Kangguru itu di Indonesia. Kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman itu, kata politikus Demokrat ini, tidak termasuk dalam hal-hal yang disebut strategis dan memiliki unsur kerahasiaan.
"Kalau yang kemarin disebutkan Presiden itu berkaitan dengan kegiatan yang bersifat strategis dan ada unsur kerahasiaan harus dijaga," kata dia.
Meski begitu, ia menyatakan instansinya menghentikan kerja sama dengan Australia pada bidang keimigrasian. Kerja sama itu terkait klarifikasi keimigrasian para imigran yang hendak menuju ke Australia. "Itu bagian dari hal yang strategis juga."
