Samad: Uang Organisasi Kok di Tempat Pribadi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 18 November 2013 06:06 WIB

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki rumah Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum saat akan melakukan penggeledahan di Jakarta, (12/11). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membantah bahwa uang Rp 1 miliar yang disita dari rumah Anas Urbaningrum adalah uang milik Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Abraham mengatakan penyidik menyita uang tersebut dari tempat pribadi keluarga Anas.

"Kalau dikatakan uang Rp 1 miliar punya organisasi, kok bisa ada di rumah pribadi, di lemari pribadi, di tempat yang pribadi? Sebagai organisasi yang modern kan punya bendahara," kata Abraham di Jakarta, Ahad, 17 November 2013.

Pengacara Anas Urbaningrum, Carrel Ticoalu, membantah dugaan KPK bahwa uang yang disita adalah milik pribadi keluarga Anas. Carrel mengatakan, meski uang tersebut disimpan di tempat pribadi, mungkin saja uang itu milik PPI.

"Mungkin saja uang PPI dititip ke Atthiyah. Ya, kalau belum punya brankas kan mungkin saja. KPK jangan cuma menduga-duga," kata Carrel.

Uang Rp 1 miliar yang disita tersebut adalah sebagian dari hasil penggeledahan KPK di empat tempat di kediaman pasangan Atthiyah Laila dan Anas Urbaningrum, Selasa, 12 November 2013. Selain menyita uang, KPK juga menyita paspor Atthiyah. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan penyitaan paspor untuk memvalidasi informasi bahwa Atthiyah pernah bepergian ke luar negeri dengan tersangka kasus Hambalang, Machfud Suroso, atau keluarga Machfud.

"Silakan saja dicek paspornya. Kalau tidak ada bukti hubungan dengan Machfud Suroso, KPK harus klarifikasi karena opini yang berkembang bisa merugikan Atthiyah. Atthiyah yakin tidak ada kaitannya," kata Carrel.

Senin, 18 November 2013, KPK akan memanggil Atthiyah untuk dimintai keterangan. Rencananya, Atthiyah akan dimintai konfirmasi terkait sejumlah barang yang disita dari rumahnya, pekan lalu. Johan mengatakan penggeledahan ini untuk menelusuri jejak tersangka kasus korupsi Hambalang, Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Atthiyah pernah menjadi Komisaris PT Dutasari Citralaras dan disebut sebagai pemilik perusahaan subkontraktor proyek Hambalang ini.


BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE


Berita Terpopuler:

Jonas Minta Maaf, FPI Tetap Ingin Dia ke Penjara

Erick Thohir Ingin Boyong Messi ke Inter

Mariah Carey Merasa Dibohongi di Idol

Jonas Mengaku Telah Menikah dan Masuk Islam

Cara Menghindari Cyber Crime

20 Perusahaan Berfasilitas Gratis Terbaik di AS

Anji Sebut Flo Pribadi yang Menyenangkan








Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya