TEMPO.CO, Kupang - Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), melakukan operasi yustisi kependudukan guna mengatasi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah itu, khususnya pemilih yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Data KPU setempat ada 70 ribu pemilih di DPT tanpa NIK.
Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan, operasi yustisi ini dilakukan secara terpadu antara pemerintah dengan aparat keamanan di sejumlah lokasi, seperti kos-kosan, pusat-pusat perbelanjaan, serta angkutan umum. "Kami menggelar operasi ini untuk menyelesaikan masalah pemilih tanpa NIK," kata Jonas, Kamis, 14 November 2013.
Operasi ini akan digelar selama 30 hari ke depan untuk membantu KPU memperbaiki DPT yang masih bermasalah. Hal itu agar semua pemilih bisa terakomodasi dalam DPT. Yanto, salah satu warga, mengaku terkena razia KTP di bilangan Oesapa, Kota Kupang. "Saya belum punya KTP sehingga diberi peringatan untuk segera mengurus KTP," katanya.
Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Baharudin Hamzah, mengatakan sekitar 70 ribu pemilih di Kota Kupang yang terdaftar dalam DPT tidak memiliki NIK, dari jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 254.690. "Ada 70 ribu pemilih di DPT tanpa NIK," kata dia.
YOHANES SEO
Berita terkait
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya
3 hari lalu
DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati
4 hari lalu
Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.
Baca SelengkapnyaKPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?
7 hari lalu
Batas penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan ke KPU tinggal Ahad, 12 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024
16 hari lalu
Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024
16 hari lalu
Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa
17 hari lalu
Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan
59 hari lalu
Ketujuh PPLN Kuala Lumpur itu terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.
Baca SelengkapnyaMasduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data
59 hari lalu
Masduki eks PPLN Kuala Lumpur mengaku tidak mempunyai bukti dan informasi yang bisa menyatakan adanya keterlibatan parpol pemenang
Baca SelengkapnyaPenasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan
20 Maret 2024
Dalam pleidoinya, 7 anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur minta nama baik mereka direhabilitasi.
Baca SelengkapnyaKepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara
19 Maret 2024
Kepala Sekretariat mengatakan anggota PPLN Kuala Lumpur kerap tak siap dalam menyiapkan agenda penting berhubungan dengan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya