TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengungkapkan nama-nama anggota Dewan yang menerima suap untuk proyek pembangunan gedung Dewan.
“Dia harus ngomong karena itu lebih jantan dan lebih kesatria bagi Marzuki,” kata Uchok ketika dihubungi Tempo, Rabu, 13 November 2013.
Menurut Uchok, Marzuki tak pantas tutup mulut ihwal nama-nama anggota Dewan yang menerima aliran dana itu. Soalnya, suap-menyuap untuk memenangi proyek telah menjadi tradisi anggota Dewan yang dipimpinnya. Desakan publik agar Marzuki mengungkapkan nama rekan-rekannya yang menerima suap semakin besar. Partai Keadilan Sejahtera ikut meminta Marzuki buka mulut.
Dia menambahkan, proses suap di Dewan saat ini berbeda dengan yang terjadi pada masa Orde Baru. Sebelum reformasi, uang hadiah digelontorkan setelah pengerjaan proyek yang diloloskan Dewan rampung.
Tender proyek pembangunan gedung DPR direncanakan sejak tahun 2008, namun tender pembangunannya dimulai 14 Maret 2011. Pembangunan gedung setinggi 36 itu semula menelan biaya Rp 1,8 triliun, namun belakangan turun menjadi Rp 1,16 triliun. Akibat protes publik, proyek pembangunan dibatalkan.
Meski proyek belum dimulai, sejumlah anggota Dewan kadung menerima duit sogokan dari PT Adhi Karya, salah satu perusahaan yang ingin mendapatkan proyek itu. Suap itu diketahui Marzuki yang ketika itu juga bertindak sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Ia mengaku ada dana yang mengalir ke anggota BURT. Meski demikian, hingga kini Marzuki menolak menyebutkan anggota Dewan yang terlibat suap.
NURUL MAHMUDAH
Berita Terpopuler
5 Anak Pejabat yang Berurusan dengan Aparat
Misteri Bungker Kuno di Solo Mulai Terkuak
Adiguna di Rumah Indriani Sebelum Bertemu Flo
Dituding Peras Mandiri, Ini Jawaban Tempo
Berita terkait
Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada
3 jam lalu
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaRUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang
8 jam lalu
Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.
Baca SelengkapnyaRiza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta
8 jam lalu
Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.
Baca SelengkapnyaKPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024
1 hari lalu
KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya
2 hari lalu
Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November
2 hari lalu
Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah
2 hari lalu
Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.
Baca SelengkapnyaRUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR
2 hari lalu
Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
Baca SelengkapnyaKorupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
3 hari lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
4 hari lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca Selengkapnya