Kasus Suap Gedung DPR, Pius Membantah
Selasa, 12 November 2013 05:36 WIB
Pius Lustrilanang. dok TEMPO/Arie Basuki
TEMPO.CO , Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pius Lustrilanang, memilih bungkam ihwal kabar dirinya menerima duit dalam rencana proyek gedung DPR. Ia mengaku sudah berkali-kali membantah informasi tersebut. "Saya sudah bantah, apalagi yang kurang?" kata Pius saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin, 11 November 2013. Pius mempertanyakan asal-muasal informasi yang menuding dirinya melakukan perilaku suap tersebut. Dalam laporan majalah Tempo pekan ini, Pius diduga menerima sogokan Rp 1,5 miliar dari PT Adhi Karya, kontraktor yang disebut-sebut telah melakukan lobi untuk mengelola proyek. Selain politikus Gerindra tersebut, ada pula nama Ketua DPR Marzuki Alie yang disebut menerima Rp 250 juta pada 2010. Namun mereka membantah tudingan tersebut. Proyek itu akhirnya kandas pada 23 Mei 2011 setelah didesak oleh banyak pihak. Sebelumnya, gedung itu direncanakan setinggi 36 lantai dan menghabiskan duit sekitar Rp 1,16 triliun. (Baca juga: Marzuki: Tempo, Nanti Ketemu di Surga atau Neraka ) TRI SUHARMAN Topik Terhangat Korupsi Hambalang | SBY Vs Jokowi | Suami Ratu Atut Meninggal | Suap Akil Mochtar | Adiguna Sutowo
Berita Terkait Kasus Mark-up Alkes, KPK Akan Periksa Airin Marzuki Alie: Kalau Suapnya Rp 1 T Baru Sebanding SBY Bikin Buku 'Curhat' Pemilu
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
10 menit lalu
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
37 menit lalu
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca Selengkapnya
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
5 jam lalu
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca Selengkapnya
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
7 jam lalu
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca Selengkapnya
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
8 jam lalu
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca Selengkapnya
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
12 jam lalu
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca Selengkapnya
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca Selengkapnya
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca Selengkapnya
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca Selengkapnya
Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif
1 hari lalu
Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
35 menit lalu
42 menit lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
11 jam lalu
11 jam lalu
20 jam lalu
21 jam lalu
23 jam lalu
23 jam lalu